Purbaya Ungkap Bersedia Suntik Dana ke INA, Ini Syaratnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar pemerintah menempatkan dana ke Indonesia Investment Authority (INA). Namun, ia menegaskan, dana tersebut harus benar-benar diarahkan ke sektor riil yang produktif, bukan untuk pembelian obligasi.

“Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Bendahara negara itu mengaku sebelumnya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif. Menurutnya, dengan kapasitas kelembagaan INA dan Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF), seharusnya kedua lembaga tersebut mampu menyerap dana investasi dari luar negeri dan menyalurkannya ke sektor yang lebih produktif.

“INA kan harusnya mengundang investor asing, kan sovereign wealth fund bukan domestik saja,” ujarnya.

“Kalau dia butuh duit beneran ekspansi kebetulan ya sudah kita dukung, tapi kalau masih banyak uangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung?” tambahnya.

Sebelumnya, Luhut menyarankan agar pemerintah mengucurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 50 triliun setiap tahun ke INA. Dana tersebut dinilai berpotensi besar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional bersama BPI Danantara.

“Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita tarik investasi Rp 50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI), kita bisa leverage Rp 1.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” ujar Luhut dalam kegiatan 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth.

Luhut menambahkan, potensi dana tersebut dapat menarik aliran modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya peran sektor swasta untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi delapan persen.

“Peranan pemerintah kan cuma 10–15 persen dari APBN, sisanya itu harus sektor swasta. Untuk itu, kita harus ramah dengan FDI, itu harus jalan bagus,” ujarnya.

sumber : Antara