Perpres Ojol Masih Dibahas, Belum Ada Titik Temu Antara Hak Mitra dan Kepentingan Aplikator

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah belum bisa memastikan tenggat waktu terkait penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang regulasi ojek online (ojol). Hingga kini, pemerintah dan para pihak terkait masih mencari titik temu antara perlindungan hak mitra pengemudi dan keberlanjutan usaha perusahaan aplikator.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah masih membahas sejumlah aspek krusial dalam Perpres tersebut. Menurut Prasetyo, kesepakatan yang adil bagi seluruh pihak belum sepenuhnya tercapai.

“Harapan kita secepatnya juga bisa kita cari titik temunya. Apakah di kuartal pertama tahun ini bisa rilis atau bagaimana. Harapan kita seperti itu,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, penyusunan Perpres dilandasi upaya memastikan mitra pengemudi memperoleh hak-hak dasar dalam bekerja. Di saat yang sama, pemerintah juga mempertimbangkan agar regulasi tersebut tidak mengganggu operasional perusahaan penyedia layanan aplikasi.

“Semangatnya adalah saudara-saudara kita yang menjadi mitra di ojol ini dapat bekerja dengan mendapatkan hak-hak yang seharusnya, tetapi juga bagaimana perusahaan dalam hal ini aplikator bisa berjalan,” kata Prasetyo.

Perpres ojol disiapkan untuk mengatur sektor ojek daring, termasuk perlindungan mitra pengemudi melalui jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Aturan tersebut juga diharapkan memperjelas transparansi hubungan kerja antara perusahaan dan mitra pengemudi.

Pembahasan regulasi ini disebut telah memasuki tahap akhir. Namun, masih terdapat sejumlah aspek teknis yang belum disepakati bersama perusahaan aplikator sehingga penerbitan Perpres belum dapat dipastikan waktunya.

sumber : Antara