Pemkab Tangerang Tunggu Petunjuk Pusat untuk Penerapan WFH ASN

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tengah menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk menerapkan skema kerja fleksibel work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara global.

Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menjelaskan bahwa pihaknya menanti arahan dari pemerintah pusat agar penerapan kebijakan ini seragam di seluruh kabupaten dan kota. “Sekarang kita menunggu dari pemerintah pusat, terkait dengan keseragamannya supaya semua Kabupaten/Kota sama,” katanya di Tangerang, Senin.

Menurut Maesyal, skema WFH dirancang untuk memberikan fleksibilitas satu hari WFH dalam lima hari kerja. Pemkab Tangerang memilih memberlakukan WFH dibandingkan work from anywhere (WFA) untuk memudahkan pengawasan terhadap ASN. Kebijakan ini direncanakan hanya berlaku untuk 50 persen pegawai yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan masyarakat.

“Tapi nanti secara resminya kita tunggu arahan langsung, untuk secara kebijakan kami dari pemerintah daerah sudah WFH kemarin (pasca Lebaran) 50 persen,” tambah Maesyal. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menyatakan bahwa kebijakan ini masih dalam kajian teknis bersama tim pemerintah daerah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak. Kebijakan ini, yang mencakup ASN, sektor swasta, dan pemerintah daerah, masih dalam tahap penyusunan teknis dan akan diumumkan lebih lanjut setelah konsepnya matang.

“Setelah Lebaran, tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ujar Airlangga di Jakarta.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara