Pemerintah Gelontorkan Rp300 Miliar, Ini Lima Program Unggulan Transmigrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Transmigrasi mengalokasikan anggaran lebih dari Rp300 miliar pada 2025 untuk memperkuat pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan dapat  membangun ekosistem kehidupan yang berkelanjutan bagi para transmigran sekaligus membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan.

“Untuk pengembangan kawasan transmigrasi, infrastruktur dan lain sebagainya, kami menganggarkan lebih dari Rp300 miliar untuk membantu pemerintah daerah, membantu tugas-tugas pemerintah daerah. Kami tidak buang badan,” ujar Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman usai menuntaskan open house 24 jam di kantornya di Jakarta, Ahad (19/10/2025).

Iftitah menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi oleh pemerintah pusat dibatasi maksimal lima tahun sejak penempatan.

Setelah itu, tanggung jawab pengelolaan kawasan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun, ia mengakui masih banyak daerah yang belum siap menjalankan tanggung jawab tersebut secara mandiri.

Menurutnya, transmigrasi saat ini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk dan membangun rumah, tetapi menciptakan ekosistem sosial ekonomi yang utuh. “Program ini diarahkan untuk membangun ekosistem kehidupan lengkap yang mencakup lapangan kerja, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar agar warga transmigran memiliki alasan kuat untuk menetap,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Transmigrasi kini menjalankan lima program utama. Pertama, Transmigrasi Tuntas, yaitu penyelesaian berbagai persoalan lahan di kawasan transmigrasi.

Kedua, Transmigrasi Lokal, yang memberdayakan masyarakat setempat tanpa harus berpindah jauh guna menekan laju urbanisasi. Ketiga, Transmigrasi Patriot, yakni penempatan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.

Program keempat, Transmigrasi Karya Nusantara, berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk menciptakan lapangan kerja.

Terakhir, Trans Gotong Royong, yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, kampus, dan pemerintah daerah dalam membangun kawasan transmigrasi bersama.

Dengan lima program tersebut, Kementerian Transmigrasi berharap kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi permukiman baru, tetapi tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kemandirian dan kolaborasi lintas sektor.

sumber : Antara