.png)
3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan warga Jawa Barat paling banyak menjadi korban kasus penipuan online dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Kota kabupaten dengan warga terbanyak menjadi korban penipuan yaitu Bekasi, Bandung, Bogor dan Depok.
Direktur Lembaga Jasa Keuangan II OJK Jabar Rianti Dwiyani mengatakan sepanjang bulan November tahun 2024 hingga Juni tahun 2026 data Indonesia Anti Scam Center terdapat 637.055 laporan pengaduan masyarakat yang mengalami penipuan online. Ia mengatakan Jawa Barat mencatatkan pelaporan tertinggi di Indonesia 131.445 laporan.
"Secara nasional kami telah menerima sebanyak 637.055 laporan scam dari masyarakat dan yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa Jawa Barat mencatatkan jumlah pelaporan tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 131.445 laporan," ucap dia di Mapolda Jabar, Jumat (21/8/2026).
Ia melanjutkan laporan pengaduan masyarakat yang mengalami penipuan online paling tinggi di Kota Bekasi, disusul Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi hingga Kota Depok. Terdapat sejumlah modus penipuan online yang dilakukan para pelaku.
"Jadi itu lima kota dan kabupaten tertinggi yang mencatatkan pelaporan scam," kata dia.
Ia melanjutkan modus operandi penipuan online yaitu penipuan belanja online tertinggi dilaporkan masyarakat. Total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp 1,78 triliun.
"Jumlah laporan yang kami terima dengan modus penipuan belanja online itu adalah sebanyak 113.520 laporan dengan total kerugian yang dilaporkan kurang lebih sebesar Rp 1,78 triliun," kata dia.
Selanjutnya modus kedua yaitu fake call atau panggilan palsu atau mengaku pihak lain. Jumlah laporan sebanyak 63.517 dan kerugian yang dilaporkan mencapai Rp 2,09 triliun.
Terakhir, modus penipuan online tertinggi yaitu penipuan investasi dengan jumlah laporan 32.251 laporan, dan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp 2,08 triliun. Ia menyebut penipuan online telah berkembang menjadi ancaman yang semakin kompleks.
Ia mengatakan pelaku terus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi, kanal digital, dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanganan tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga harus diperkuat dengan upaya pencegahan.
