OJK Pisahkan Produk Investasi dan Tabungan Bank Syariah, Nasabah Diminta Pahami 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru yang memisahkan produk investasi dan produk simpanan di bank syariah. Aturan ini dibuat agar masyarakat lebih memahami perbedaan antara tabungan biasa dan produk investasi yang memiliki risiko.

Melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 4 Tahun 2026, bank syariah diwajibkan menjelaskan bahwa produk investasi memiliki potensi keuntungan lebih tinggi, tetapi risikonya juga ditanggung nasabah sebagai investor.

Selama ini, sebagian masyarakat masih menganggap seluruh produk di bank syariah memiliki karakter yang sama dengan tabungan atau deposito biasa. Padahal, ada produk investasi yang menerapkan sistem bagi hasil dan memiliki risiko kerugian.

OJK menjelaskan, dana investasi di bank syariah menggunakan akad sesuai prinsip syariah seperti mudarabah, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara nasabah dan bank.

Aturan baru itu juga mengharuskan bank syariah memisahkan pengelolaan dan pencatatan produk investasi dengan dana simpanan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan konsumen dan meningkatkan transparansi di industri perbankan syariah.

Selain itu, bank syariah wajib menerapkan tata kelola dan manajemen risiko dalam menawarkan produk investasi kepada masyarakat.

OJK menilai aturan tersebut dapat memperkuat daya saing bank syariah di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk investasi berbasis syariah.

Model serupa sebenarnya sudah lebih dulu diterapkan di sejumlah negara dengan industri keuangan syariah besar seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Di negara-negara tersebut, bank syariah menyediakan produk investasi berbasis bagi hasil sebagai alternatif bagi nasabah yang ingin memperoleh imbal hasil lebih tinggi.

POJK tersebut mulai berlaku sejak 29 April 2026. Sementara bank syariah yang sudah memiliki produk investasi diberi waktu penyesuaian paling lama dua tahun.