Menembus Kotak Peradaban: Menggagas Aqwāmiyyatul Qur’an Pasca-Hegemoni Global

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama lebih dari satu abad (1916-2026), nalar intelektual umat Islam terperangkap dalam sangkar besi bernama globalisasi Barat (aulamah gharbiyah). Hegemoni Barat tidak sekadar mendominasi ranah geopolitik dan transaksi pasar, melainkan mencengkeram cara berpikir manusia modern lewat proses pengotakan sistematis (qaulabah).

Akal kaum beriman digiring untuk merasa inferior: meniru karena silau (inbihār) atau terpaksa tunduk tanpa daya (idhtirār). Ketika umat hendak membangun tata politik, ekonomi, hingga institusi pendidikan, diskursus yang lahir kerap bersifat apologetis—berusaha keras mencocok-cocokkan Islam ke dalam cetakan demokrasi liberal atau kapitalisme finansial. Akibatnya, pemikiran Islam mengalami stagnasi akut; berputar pada pertanyaan defensif tanpa melahirkan keaslian peradaban (ashālah hadhariyah).

Namun, sejarah berputar ke titik balik. Retakan peradaban Barat (inshithār) kian nyata pasca-peristiwa Thufānul Aqshā di Gaza 2023-2025 yang membongkar standar ganda narasi hak asasi manusia, berkelindan dengan pergeseran doktrin strategis Amerika Serikat yang mulai meninggalkan kepura-puraan moral liberal demi proteksionisme sempit. Hilangnya rasa silau global ini membuka momentum emas bagi umat: mendekonstruksi kotak berpikir lama dan mengusung kembali Aqwāmiyyatul Qur’an—menjadikan wahyu sebagai kompas peradaban paling lurus (QS. Al-Isra: 9).

Berdasarkan firman Allah SWT: “Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus (Aqwam)” (QS. Al-Isra: 9), Aqwāmiyyatul Qur’an memiliki dua makna mendasar:

1. Meyakini Mutlak Keunggulan Al-Qur’an: Meyakini bahwa seluruh hukum, prinsip, dan nilai di dalam Al-Qur’an adalah yang paling lurus (al-aqwam) dalam segala aspek kehidupan. Larangan riba adalah yang terbaik untuk ekonomi, musyawarah (syūra) adalah yang terbaik untuk politik, dan kepemimpinan (qawāmah) adalah yang terbaik untuk keluarga.

2. Bertanya Sebelum Mengambil Sikap: Sebelum mengambil keputusan atau membangun kebijakan/lembaga, pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah: “Bagaimana sikap dan pandangan Al-Qur’an dalam hal ini?”.

Nalar Muhaymin: Membaca Ulang Pengetahuan

Aqwāmiyyatul Qur’an menuntut pergeseran paradigma radikal. Al-Qur'an bukan sekadar teks ritual bernilai pahala membacanya (resitasi), melainkan sumber primer yang melingkupi, memvalidasi, sekaligus mengoreksi (muhaymin) seluruh diskursus ilmu pengetahuan manusia.

Perbedaan cara pandang ini membentuk lompatan epistemologis nyata:

• Pengetahuan Bukan Sekadar Kuasa: Jika Francis Bacon merumuskan ‘knowledge is power’, Al-Qur'an mengoreksinya menjadi ‘knowledge is responsibility’ (tanggung jawab eksistensial QS. Al-Isra: 36). Pengetahuan yang lepas dari kontrol wahyu melahirkan tirani teknokratis.

• Akal Berkarakter: Wahyu membentuk nalar yang aktif bertanya (musā'il), kritis menguji asumsi (nāqid), bertumpu pada bukti sahih (burhāni), serta cermat mengambil pelajaran sejarah (mu'tabir).

• Orientasi Sistemik: Larangan riba bukan sekadar fatwa parsial, melainkan jalan lurus keadilan ekonomi; syura adalah fondasi kepemimpinan politik publik; dan nilai syukur seharusnya menjadi poros utama kurikulum pendidikan, bukan sekadar ornamen moralitas.

Tantangan Dekadensi: Mengatasi Fenomena "Hajr al-Qur’an"

Problem mendasar hari ini bukan ketiadaan institusi tahfiz, bukan pula kita kekurangan jumlah para huffaz Qur’an, melainkan maraknya pengabaian Al-Qur'an secara substansial (hajr al-Qur’an). Generasi sahabat Nabi SAW membaca wahyu sebagai peta navigasi hidup untuk keluar dari kegelapan jahiliah. Sebaliknya, manusia kontemporer kerap membatasi interaksi sebatas kecepatan khatam tanpa menyelami kedalaman tadabur.

Menghidupkan Aqwāmiyyatul Qur’an membutuhkan kejujuran vertikal di hadapan Allah (ash-shidq ma'allāh). Kerap kali akademisi maupun aktivis mendekati ayat suci membawa bias kepentingan, lalu memelintir makna (layyu al-ma’na/tahrif al-kalim) demi membenarkan doktrin kelompok. Kejujuran menuntut keberanian untuk meruntuhkan asumsi pribadi dan kelembagaan jika berbenturan langsung dengan garis terang petunjuk-Nya.

Menjembatani jarak antara teks langit yang mungkin diaplikasikan (al-mumkin) menuju realitas sosial yang berdaya (al-tamkīn) menuntut pembacaan yang jernih, bukan penafsiran transaksional.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.