Memahami Prabowo dari Pemikiran ‘Ayatullah’ Ekonomi Indonesia

Oleh: Fitriyan Zamzami

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dalam banyak artikel di koran Republika sepanjang dekade 1990-an, pemikiran Prof Sumitro Djojohadikusumo yang tergolong revolusioner kala itu membuatnya kerap dijuluki “Ayatullah Ekonomi Indonesia”. Sejauh mana pemikiran begawan itu bisa dirujuk untuk memahami apa mau anaknya Prabowo Subianto?

Kebijakan ekonomi Presiden Prabowo seperti efisiensi anggaran, penguatan koperasi, hilirisasi, swasembada pangan, hingga upaya membangun kemandirian ekonomi nasional sedianya  memiliki sejumlah kemiripan dengan gagasan yang pernah dikemukakan ayahnya, Prof Sumitro Djojohadikusumo.

Jejak pemikiran tersebut dapat ditelusuri dari sejumlah pemberitaan dan tulisan Prof. Sumitro yang dimuat Republika sepanjang dekade 1990-an. Kelak Pak Cum, sapaan akrabnya, bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang dekat dengan media tersebut.

Pada periode tersebut, Sumitro berulang kali menyampaikan kritik mengenai pemborosan pembangunan, konsentrasi kekuatan ekonomi pada segelintir konglomerat, monopoli dan kartel, ketimpangan akses kredit, kolusi pejabat dan pengusaha, serta pentingnya memperkuat pengusaha kecil dan menengah.

Tulisan-tulisan dan wawancara Sumitro di Republika pada masa itu memperlihatkan bahwa perhatiannya terhadap ekonomi Indonesia tidak hanya tertuju pada pertumbuhan. Ia juga mempertanyakan bagaimana pertumbuhan dicapai, siapa yang menikmati hasilnya, dan apakah struktur ekonomi yang terbentuk cukup sehat untuk bertahan dalam jangka panjang.

Jika pemikiran tersebut diletakkan berdampingan dengan kebijakan Prabowo, terlihat sejumlah garis kesinambungan yang menarik.

Prabowo juga pernah menyatakan bahwa pemikiran ekonominya turut dibentuk oleh pemikiran sang ayah. Karena itu, gagasan-gagasan Sumitro yang terdokumentasi dalam pemberitaan dan tulisan-tulisannya di Republika sepanjang 1990-an menjadi salah satu pintu untuk memahami akar pemikiran ekonomi Presiden Prabowo.

Kebocoran 30 Persen dan Obsesi pada Efisiensi

Salah satu gagasan Sumitro yang paling banyak mendapat perhatian pada 1990-an adalah mengenai "kebocoran 30 persen" anggaran pembangunan. Namun, dari penjelasan Sumitro yang dimuat Republika pada 14 januari 1993, persoalan tersebut tidak sesederhana anggapan bahwa 30 persen anggaran negara hilang karena korupsi.

Sumitro sebenarnya sedang membicarakan persoalan yang lebih luas, yakni pemborosan dan efisiensi pembangunan. Ia menghubungkan persoalan tersebut dengan tabungan, investasi, pendapatan nasional serta penggunaan sumber daya dalam pembangunan.

Dengan demikian, perhatian Sumitro bukan hanya pada uang yang hilang, melainkan juga pada pertanyaan berapa besar sumber daya yang benar-benar berubah menjadi hasil pembangunan.

Cara pandang tersebut memiliki relevansi dengan agenda efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo. Sejak awal pemerintahannya, Prabowo menekankan perlunya mengurangi belanja yang dinilai tidak produktif. Anggaran negara diarahkan kepada program-program yang dianggap memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Tentu, tidak tepat menyamakan begitu saja kebijakan efisiensi Prabowo dengan angka "30 persen" yang pernah dikemukakan Sumitro. Keduanya lahir dalam konteks ekonomi dan kebijakan yang berbeda. Namun, terdapat kesamaan prinsip yang kuat: anggaran negara harus menghasilkan manfaat pembangunan sebesar mungkin dan pemborosan harus ditekan.

Ketika Sumitro Mengkritik Konglomerasi...