Ketua DPD Minta Akhiri Kegaduhan Polemik TKD

Ketua DPD Sultan B Najamudin (Foto: Dok)

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan para kepala daerah mengakhiri polemik yang belakangan ini menimbulkan kegaduhan. Polemik tersebut berkaitan dengan data dana Transfer ke Daerah (TKD) yang disinyalir tersimpan di perbankan.

Sultan meminta pemerintah daerah agar bermawas diri dan lebih fokus meningkatkan belanja modal yang dinilai masih cukup rendah hingga akhir Oktober. Menurutnya, Menkeu berhak memantau dan mengawasi penggunaan setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah.

“Sangat wajar jika Menteri Keuangan geram dengan fenomena parkir APBD di bank selama ini. Karena memang realisasi belanja di sebagian besar pemda justru melambat di tengah melambatnya ekonomi di daerah,” ujar Sultan, Rabu (23/10/2025).

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga 30 September 2025 realisasi belanja daerah justru menurun menjadi 56,07 persen atau Rp770,13 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yakni 57,20 persen atau Rp817,79 triliun.

“Pemda sebagai pelaksana otonomi daerah tentunya memiliki kewenangan untuk mengatur belanja daerah secara mandiri. Setiap kepala daerah memiliki caranya masing-masing dengan mempertimbangkan banyak faktor dalam mengelola keuangan daerah,” tegas Sultan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Follow