.png)
1 hour ago
1
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Anggoro Eko Cahyo memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan di The Tower, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah terus mendorong kolaborasi dengan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat. Skema pembiayaan syariah dinilai memiliki potensi besar mendukung program perumahan nasional, termasuk mendorong terbentuknya kelas menengah baru.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Anggoro Eko Cahyo beserta jajaran di The Tower, Jakarta, Kamis (21/5/2026), guna membahas penguatan kerja sama dalam mendukung pembiayaan perumahan pemerintah.
Maruarar menyampaikan apresiasi atas dukungan BSI terhadap berbagai program pemerintah, khususnya di sektor perumahan rakyat. “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi BSI terhadap program-program pemerintah termasuk di bidang perumahan. Kolaborasi seperti ini penting agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah layak dan terjangkau,” ujar Maruarar.
Menurut dia, program Kredit Program Perumahan (KPP) menunjukkan perkembangan positif di sejumlah daerah. Salah satu capaian tertinggi tercatat pada kegiatan sosialisasi KPP yang digelar BSI di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan realisasi mencapai Rp315,7 miliar.
Ia mengatakan, program KPP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mendorong pertumbuhan kelas menengah.
Secara nasional, realisasi KPP hingga saat ini mencapai sekitar Rp16,2 triliun. Sementara penyaluran KPP BSI telah mencapai sekitar 67 persen dari target Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar, dengan mayoritas debitur berasal dari sisi permintaan masyarakat.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan pihaknya berkomitmen terus mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui pembiayaan syariah.
“Kami berterima kasih dapat berdiskusi langsung terkait program-program pemerintah. BSI berkomitmen mendukung program pemerintah termasuk dalam sektor perumahan,” ujar Anggoro.
Ia menjelaskan, pada 2026 BSI menargetkan penyaluran Kredit Program Perumahan sebesar Rp1,2 triliun. Selain itu, BSI juga mendukung penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 5.540 unit rumah subsidi. “Hingga saat ini telah terealisasi akad sebanyak 1.250 unit,” kata Anggoro.
Pemerintah berharap kolaborasi dengan sektor perbankan syariah dapat memperluas akses pembiayaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan target pembangunan perumahan nasional.
