.png)
2 hours ago
2
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf Ketika Meninjau Asrama Sekolah Rakyat di Sentra Abiyoso, Kota Cimahi, Jawa Barat.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Empat siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) di Sentra Wiyata Guna Bandung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat mengundurkan diri. Alasannya dikarenakan mereka rindu orang tua hingga domba peliharaan.
"Pada September lalu, mereka mengundurkan diri dari SRMP dengan alasan tidak mau sekolah ber-asrama karena selalu ingat orangtuanya," ujar Kepala Dinas Sosial KBB, Idad Saadudin saat dihubungi, Selasa (18/10/2025).
Bahkan, kata Idad, ada anak yang memilih keluar dari SRMP dengan alasan ingin menggembala domba di kampungnya. Padahal pihak sekolah sudah merayu akan menyiapkan domba jika kelak sudah menyelesaikan sekolah.
"Pada intinya, keempat anak itu memilih keluar dari SRMP tak bisa dilepaskan dari kurang supportnya pihak orang tua sendiri meski sudah diberi pencerahan," kata dia
Keempat siswa yang mengundurkan diri itu sudah dilakukan penggantian dengan anak dari keluarga yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sehingga jumlah kuotanya sudah terpenuhi sebanyak 100 siswa. Mereka sudah menyelesaikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). "Sekarang seluruh siswa sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar," kata Idad.
Dirinya menjelaskan, Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini memiliki memiliki tujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Karena, pendidikan menjadi jembatan untuk mengubah masa depan dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
"Tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi kami semua. Kita akan terus meningkatkan sosialisasi, meningkatkan kemampuan petugas saat rekrutmen calon siswa sehingga mau ikut Sekolah Rakyat, dan meningkatkan kemampuan wali asuh dan wali asrama menghadapi anak yang kondisinya mentalnya belum siap," katanya.
Idad melanjutkan, tantangan sekarang adalah penyediaan lahan untuk Sekolah Rakyat yang akan dibangun oleh pemerintah pusat, untuk program tahun ajaran 2026 dan seterusnya. "Dibutuhkan lahan seluas 5 hektare untuk pembangunan fasilitas pendidikan tambahan yang akan dibiayai oleh pemerintah pusat pada tahun ajaran 2026," kata dia.
