Awal 2026, 1.236 Perusahaan Industri Mulai Produksi dan Serap 218 Ribu Tenaga Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat hingga 15 Januari 2026 sebanyak 1.236 perusahaan industri mulai berproduksi pertama kali, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 218.892 orang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan mulai beroperasinya ribuan perusahaan tersebut menjadi bukti bahwa di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian, sektor industri manufaktur nasional tetap memiliki fondasi yang kuat.

“Industri manufaktur tetap tumbuh di atas 5 persen dan berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Kami optimistis kinerja ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan sepanjang tahun 2026,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.

Pada 2026, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas ditargetkan mencapai 5,51 persen. Target tersebut menegaskan posisi strategis sektor manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Agus menjelaskan, sebanyak 1.236 perusahaan industri tersebut merupakan perusahaan yang telah melaporkan tahap pembangunan pada 2025 dan direncanakan mulai beroperasi penuh pada tahun ini. Perusahaan-perusahaan tersebut didukung investasi sektor industri pengolahan nonmigas mencapai Rp551,88 triliun, termasuk investasi di luar tanah dan bangunan sebesar Rp444,25 triliun.

“Kapasitas produksi baru yang mulai beroperasi pada 2026 menjadi faktor penting dalam menjaga pasokan industri, memperkuat struktur manufaktur, serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Kemenperin terus mendorong percepatan industrialisasi, transformasi industri 4.0, serta penguatan industri dari hulu hingga hilir. Langkah ini ditempuh guna memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan efisiensi rantai produksi nasional.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan industri manufaktur nasional pada 2026 masih ditopang pasar domestik sekitar 80 persen, sementara pasar ekspor berkontribusi sekitar 20 persen. Penguatan pasar dalam negeri dilakukan melalui kebijakan substitusi impor, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), optimalisasi belanja pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk produk dalam negeri, serta penguatan industri kecil dan menengah (IKM) agar terintegrasi dalam rantai pasok nasional.

“Kami memastikan produk industri dalam negeri menjadi tuan rumah di pasar domestik. Penguatan pasar dalam negeri menjadi jangkar utama pertumbuhan industri manufaktur,” kata Agus.

Sejumlah subsektor diproyeksikan mengalami peningkatan permintaan signifikan, antara lain industri logam dasar yang didorong proyek infrastruktur dan hilirisasi, industri makanan dan minuman sebagai kontributor terbesar PDB manufaktur, serta industri kimia, farmasi, dan obat yang dipacu peningkatan kebutuhan produk kesehatan dan bahan kimia industri.

Dari sisi ekspor, Kemenperin menargetkan kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas mencapai 74,85 persen dari total ekspor nasional pada 2026, sejalan dengan rencana strategis 2025–2029. Target tersebut ditempuh melalui diversifikasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk, serta penguatan kerja sama dan promosi industri nasional di pasar global.

Pada aspek ketenagakerjaan, sektor industri pengolahan nonmigas ditargetkan menyerap 14,68 persen dari total tenaga kerja nasional pada 2026, dengan produktivitas tenaga kerja sebesar Rp126,2 juta per orang per tahun. Untuk mendukung target tersebut, investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada 2026 ditargetkan mencapai Rp852,9 triliun.

Selain itu, Kemenperin menginisiasi Strategi Baru Industri Nasional (SBIN) sebagai kerangka kebijakan untuk memperkuat fondasi industri secara berkelanjutan dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Melalui SBIN, Kemenperin mengedepankan pendekatan forward dan backward linkage guna mengoptimalkan keterkaitan sektor hulu, manufaktur, dan jasa.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok industri, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja. SBIN juga ditujukan untuk menopang pelaksanaan program prioritas pemerintah, seperti swasembada pangan, swasembada energi, penguatan industri strategis, serta peningkatan kapasitas industri pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan layanan kesehatan.

“Strategi Baru Industri Nasional menjadi acuan dalam memperkuat struktur industri nasional. Pendekatan hulu dan hilir kami dorong agar industri dalam negeri memiliki daya saing yang lebih kuat dan kontribusi yang berkelanjutan terhadap perekonomian nasional,” ujar Agus.

Dengan penguatan sisi pasokan dan permintaan tersebut, Kemenperin optimistis industri manufaktur nasional akan tetap tumbuh di atas 5 persen pada 2026 serta terus memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri nasional.

sumber : ANTARA