Wakil Ketua MPR Ingatkan Mahasiswa Pentingnya Tanggung Jawab dan Kepercayaan Publik

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menekankan pentingnya pemahaman ketatanegaraan yang tidak hanya berhenti pada aspek struktural, tetapi juga menyentuh dimensi tanggung jawab dan kepercayaan publik. 

Penekanan ini disampaikan saat menghadiri Seminar Kebangsaan bertajuk “Wawasan Ketatanegaraan: Sinergi Lembaga dan Tantangan Hukum Kontemporer” di Kompleks DPR/MPR RI bersama ratusan mahasiswa hukum dan dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha, Senin (13/4/2026).   

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut mengapresiasi semangat para mahasiswa yang datang dari Bali ke Jakarta, bukan sekadar untuk kunjungan, melainkan untuk memperluas wawasan dan memperkuat silaturahim kebangsaan.

Dia menegaskan ketatanegaraan tidak hanya berbicara soal lembaga, melainkan tentang kepercayaan. “Tanpa kepercayaan, hukum menjadi teks. Dengan kepercayaan, hukum menjadi kekuatan,” ujarnya.

Dia mengutip pemikiran Marcus Tullius Cicero bahwa ‘The safety of people shall be the highest law’, yang menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada perlindungan masyarakat dan kepentingan umum.

Lebih lanjut, Ibas, begitu akrab disapa, menguraikan peran DPR RI yang mencakup tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran, yang dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Namun, dia mengakui berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari kompleksitas hukum, judicial review terhadap undang-undang, hingga tekanan politik dan tingginya ekspektasi publik.

“Kami bekerja dalam dinamika yang tidak mudah, tetapi semua itu harus tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Edhie Baskoro menyampaikan sejumlah solusi strategis.

Pertama, pentingnya transparansi dalam proses legislasi dan pengelolaan isu di parlemen.

Kedua, peningkatan pelibatan publik, khususnya generasi muda sebagai 'agent of change', agar proses demokrasi semakin inklusif.

Ketiga, menjaga keberanian moral para legislator untuk tetap berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat, meskipun menghadapi tekanan politik. Ia menegaskan bahwa parlemen harus menjadi ruang partisipatif yang terbuka dan akuntabel.

Anggota Dapil Jawa Timur VII juga menyoroti tantangan hukum kontemporer yang semakin kompleks, termasuk dinamika hukum internasional, konflik global, serta pern,embangan teknologi dan digitalisasi.

Dia mengingatka, kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam aspek hukum, seperti kejahatan siber dan perlindungan data.

Mengutip Yuval Noah Harari, Ibas menegaskan bahwa data akan menjadi penentu arah kebijakan dan kekuatan global ke depan. “Siapa yang menguasai data, mereka yang akan menguasai dunia,” tegasnya.