Tentara Israel Dapat Pengampunan Usai Bersalah Eksekusi Mati Warga Sipil Palestina yang Terluka

REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Israel Isaac Herzog menghapus catatan kriminal mantan tentara IDF, Elor Azaria, yang sebelumnya dinyatakan bersalah atas tindak pembunuhan karena menembak mati seorang warga Palestina yang terluka dan tidak berdaya di Hebron pada 2016.

Seperti dilansir RT, kasus ini bermula pada 2016, ketika Azaria—yang saat itu menjabat sebagai sersan sekaligus petugas medis tentara Israel—terekam kamera sedang menembak Abdel Fattah al-Sharif, pria yang diduga hendak melakukan serangan menggunakan pisau, di kawasan Tel Rumeida, Hebron.

Berdasarkan keterangan mengenai insiden tersebut, al-Sharif dan seorang pria Palestina lainnya, Ramzi Aziz al-Tamimi al-Qasrawi, mendekati pos militer Israel dan menikam seorang tentara Israel, yang mengakibatkan luka ringan.

Qasrawi kemudian ditembak mati oleh pasukan Israel. Al-Sharif tertembak, mengalami luka parah, dan tergeletak di tanah. Beberapa menit kemudian, Azaria menghampirinya dan menembak kepalanya.

Aksi penembakan tersebut direkam oleh seorang aktivis hak asasi manusia. Azaria dinyatakan bersalah atas tindak pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara 18 bulan, meskipun jaksa penuntut sebelumnya menuntut hukuman tiga hingga lima tahun penjara.

Hukuman tersebut kemudian dikurangi menjadi 14 bulan, dan ia dibebaskan pada Mei 2018 setelah menjalani masa tahanan selama sembilan bulan.

Rekaman video yang memperlihatkan Azaria menembak warga Palestina yang sudah tidak berdaya itu memicu kemarahan internasional. Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut tindakan tersebut sebagai eksekusi di luar proses hukum (extrajudicial execution) dan kejahatan perang.

Ia menyatakan bahwa video itu meruntuhkan segala slogan yang diteriakkan para pemimpin pendudukan mengenai etika tentara Israel.

Kelompok hak asasi manusia Israel, B’Tselem, menyebutnya sebagai pembunuhan jalanan tanpa proses hukum.

Kantor HAM PBB menilai hukuman bagi Azaria terlalu ringan dan memperingatkan bahwa hal itu akan memperkuat "budaya impunitas" (kekebalan hukum). Kasus ini juga memecah opini publik Israel dan memicu ketegangan antara para pemimpin politik dan militer, yang berujung pada pengunduran diri Menteri Pertahanan saat itu, Moshe Ya’alon.