Perjuangkan Gaza, Erdogan Gandeng Sultan Oman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Sultan Haitham bin Tariq di Muscat, Oman, pada Kamis, untuk memperkuat kerja sama kedua negara.

Dalam pertemuan yang digelar di Istana Al Alam itu, keduanya membahas langkah konkret di bidang industri, pertahanan, dan komunikasi. Kunjungan ini menjadi penutup rangkaian lawatan Erdogan ke tiga negara Teluk, setelah sebelumnya singgah di Kuwait dan Qatar.

Pertemuan berlangsung secara tertutup, namun sumber diplomatik Turki menyebut suasananya hangat dan penuh semangat kerja sama. Dalam pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Turki, Erdogan menegaskan bahwa Turki dan Oman memiliki hubungan sejarah serta persaudaraan yang kuat.

Ia menilai, kunjungan kali ini bukan sekadar simbol diplomasi, tetapi momentum untuk memperkuat solidaritas dan memperdalam kemitraan kedua negara.

Erdogan juga menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerja sama lintas sektor, dari ekonomi, industri, hingga pertahanan. Ia menilai Oman sebagai mitra penting bagi stabilitas dan pembangunan kawasan.

"Kami berbagi pandangan yang sama dalam banyak hal, dan hubungan ini akan terus tumbuh dalam semangat saling percaya," ujar Presiden Turki sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi yang diberitakan TRT World pada Kamis (23/10/2025).

Kedua pemimpin juga menegaskan komitmen mereka terhadap perjuangan Palestina. Erdogan mengapresiasi peran Oman yang konsisten mengedepankan mediasi dan dialog di Timur Tengah.

Ia menambahkan, Turki dan Oman akan berupaya bersama mendorong terwujudnya solusi dua negara di Gaza, langkah yang menurutnya menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Peran Unik Oman

Oman memainkan peran yang unik dalam mendukung perdamaian di Gaza melalui diplomasi yang tenang dan netralitas strategisnya. Berbeda dengan banyak negara Arab lain yang vokal dalam kecaman atau normalisasi hubungan dengan Israel, Oman memilih jalan yang berbeda dengan tetap menjaga saluran komunikasi terbuka dengan semua pihak yang terlibat, termasuk Iran, Israel, dan Amerika Serikat.