Pemkot Madiun Gandeng PA Tingkatkan Edukasi Hukum Islam

REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN, – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, menggandeng Pengadilan Agama Kota Madiun untuk meningkatkan edukasi hukum Islam sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan pada hari Senin di Balai Kota Madiun.

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Ketua PA Kota Madiun Sofyan Zefri dan Kepala Bagian Hukum Ika Puspitaria, disaksikan langsung oleh Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. "Perjanjian ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Madiun dan PA Kota Madiun dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia Kota Madiun di bidang hukum," ujar F. Bagus Panuntun.

Tujuan kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kolaborasi kelembagaan yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Ruang lingkup kerjasama meliputi pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, serta penyediaan narasumber dan fasilitator dalam kegiatan peningkatan kompetensi di bidang hukum, khususnya hukum keluarga dan perdata Islam.

Ketua PA Kota Madiun, Sofyan Zefri, menyatakan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan wujud komitmen lembaga peradilan dalam mendukung peningkatan literasi hukum masyarakat. "Melalui kolaborasi ini, PA Kota Madiun berupaya menghadirkan edukasi hukum yang lebih masif dan terstruktur, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban hukumnya," kata Sofyan.

Sofyan menambahkan bahwa sinergi antar-lembaga tersebut sangat diperlukan untuk menjawab berbagai dinamika dan problematika hukum yang berkembang di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perkara keluarga dan perdata Islam. Plt. Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyampaikan apresiasi atas kerjasama tersebut dan menilai kolaborasi ini sangat strategis dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Pemerintah Kota Madiun agar semakin taat hukum, profesional, dan responsif dalam memberikan pelayanan publik.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara