.png)
3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menegaskan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi instrumen baru penguatan ekonomi desa. Keberadaannya diharapkan dapat membantu mengendalikan serta menopang stabilisasi inflasi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Menurut Ferry, setelah Kopdes/Kel Merah Putih beroperasi, koperasi ini akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga pangan. Lembaga tersebut juga akan berfungsi sebagai kanal distribusi langsung bagi program pemerintah yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.“Ketika operasionalisasi koperasi desa/kelurahan ini berjalan, maka proses monitoring inflasi akan lebih detail dan komprehensif, serta intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung dilakukan,” kata Ferry dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
Selain itu, Ferry menegaskan, Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai offtaker hasil produksi masyarakat, baik dari sektor perkebunan, pertanian, maupun kerajinan.
Produk-produk masyarakat tersebut dapat disimpan di gudang yang dikelola oleh Kopdes untuk kemudian didistribusikan kembali ketika terjadi gejolak harga. Dalam mekanisme ini, Kopdes/Kel Merah Putih berperan sebagai instrumen pengendali dan stabilisator harga.
“Seperti gabah dari petani bisa dibeli oleh koperasi, kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka menjaga stok dan mencegah lonjakan harga,” ujarnya.
Karena itu, Ferry menegaskan, pemerintah berkomitmen mempercepat operasionalisasi dan pembangunan Kopdes Merah Putih melalui percepatan pembangunan sarana gerai, gudang, serta fasilitas fisik lainnya di setiap Kopdes/Kel Merah Putih.
Ia menekankan, percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasional koperasi desa secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Ditargetkan, pada Maret 2026 seluruh aset fisik berupa gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya telah terbangun dan siap dioperasikan.
Ferry meminta dukungan dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk membantu inventarisasi tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan gerai dan gudang tersebut. Setiap hari dibutuhkan pendataan minimal 1.000 titik tanah di berbagai daerah agar pembangunan dapat segera dilakukan.
“Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah karena pada Rapat Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan target seluruh pembangunan fisik koperasi desa bisa selesai dan siap beroperasi pada Maret 2026,” kata Ferry.
Ia mengungkapkan, hingga Oktober 2025 sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota. Dari jumlah tersebut, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui data, termasuk status kepemilikan gerai yang beroperasi.
“Setelah peresmian, kami bergerak cepat membangun fisik gudang dan gerai. Saat ini kami fokus pada pembangunan fisik sebagai prasyarat operasionalisasi Kopdes,” tuturnya.
Ferry berharap, operasionalisasi Kopdes Merah Putih secara nasional pada 2026 mendatang akan membantu pencapaian target pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi delapan persen dan swasembada pangan nasional. Dengan kemandirian di sektor pangan dan energi, Indonesia diharapkan dapat menekan impor produk-produk kebutuhan pokok masyarakat.
“Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi, dan sektor strategis lainnya,” ujar Ferry.
sumber : Antara
