.png)
6 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meritokrasi harus menjadi fondasi utama dalam menentukan kepemimpinan di tubuh TNI. Panglima TNI periode 2015-2017 Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengingatkan, jika promosi dan penempatan jabatan tidak lagi berdasarkan prestasi, kemampuan, moral, etika, pendidikan, dan pengalaman, profesionalisme serta netralitas TNI akan terancam.
"Ketika meritokrasi benar-benar ditegakkan, maka hanya orang-orang yang berprestasi yang akan memimpin TNI," ujar Gatot dalam webinar "Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab", yang diadakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) di Jakarta pada Rabu (19/8/2026).
Menurut mantan KSAD tersebut, sistem merit di lingkungan TNI dibangun melalui proses panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari psikologi, moral, etika, pendidikan hingga pengalaman. Dari proses tersebut, kata Gatot, hanya prajurit terbaik yang kemudian diproyeksikan untuk menduduki jenjang kepemimpinan.
Karena itu, Gatot mengingatkan, bahaya ketika sistem tersebut digantikan oleh kedekatan politik, hubungan keluarga atau faktor nonprofesional lainnya. Kondisi itu, dapat menimbulkan frustrasi di kalangan prajurit yang telah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugas. "Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi ternyata yang naik orang yang tentara salon," katanya.
Gatot bahkan menyebut prajurit yang mengejar jabatan melalui kedekatan politik sebagai "pelacur politik". Dia menilai, tentara tidak boleh memiliki orientasi seperti itu. "Mohon maaf saya agak kasar, orang-orang seperti itu adalah pelacur politik. Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja yang terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan," ucapnya.
Gatot menyatakan, rusaknya meritokrasi juga dapat mengancam netralitas TNI. Jika prajurit melihat jabatan diberikan bukan karena kemampuan dan prestasi, tetapi karena kedekatan dengan kekuatan politik atau elite tertentu, kepercayaan terhadap sistem akan runtuh.
Gatot menekankan bahwa TNI merupakan salah satu tiang utama dalam menjaga kedaulatan negara. Karena itu, kepemimpinan TNI harus diisi oleh prajurit yang memiliki kemampuan, pengalaman, keberanian dan profesionalisme.
"Tiang utama untuk menjaga kedaulatan adalah TNI. Ketika TNI dipimpin orang-orang yang tidak pernah berperang atau takut perang, bisanya hanya berperang mulut, ya selesai sudah," kata Gatot.
Selain itu, Gatot juga menekankan, orientasi utama militer harus tetap pada kemampuan menghadapi perang. Struktur organisasi dan kepangkatan, sambung dia, harus disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan sehingga TNI dapat menjadi organisasi yang efektif, kecil, lincah, dan mampu merespons ancaman.
"Pikiran domainnya TNI itu adalah perang. Organisasi dan pangkat hanya menyesuaikan dengan perang. Itu lebih efektif, lebih kecil, lebih lincah. Itulah militer," jelas Gatot.
Tidak hanya itu, kata Gatot, kritik tersebut disampaikannya karena kekhawatiran terhadap masa depan TNI. Dia menjelaskan, meritokrasi bukan sekadar persoalan internal organisasi, melainkan fondasi penting untuk memastikan TNI tetap profesional, solid, netral, dan mampu menjalankan tugas sebagai penjaga kedaulatan negara bersama rakyat.
Gatot juga menyoroti pentingnya modernisasi pertahanan sekaligus penguatan industri pertahanan dalam negeri. Dia mengatakan, penguatan TNI tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi harus diarahkan pada peningkatan kapabilitas, interoperabilitas, serta penguasaan teknologi strategis, termasuk teknologi siber.
Gatot pun mengingatkan agar TNI tetap berada dalam koridor profesional dan tidak ditarik ke dalam politik praktis maupun diberikan tugas yang berada di luar kewenangannya. Menurut dia, penyimpangan dari prioritas tersebut justru dapat membuka ruang bagi persoalan yang lebih besar.
Selain memperkuat TNI, Gatot menilai pemerintah harus konsisten membangun industri pertahanan nasional. Indonesia, menurutnya, harus memiliki kemampuan untuk memproduksi sekaligus memelihara sistem pertahanan secara mandiri. "Pada saatnya kelak Indonesia harus mampu memproduksi dan memelihara sistem pertahanan secara mandiri," kata eks Pangkostrad itu.
