Indef: Suku Bunga KPR Rumah Subsidi Perlu Dijaga agar Terjangkau MBR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi perlu dijaga pada level 5 persen agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tengah gejolak geopolitik global.

"Karena ini penyediaan rumah untuk MBR sehingga menurut saya memang perlu dijaga tingkat kemampuan untuk membayar cicilannya nanti," ujar Eko di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, kebijakan mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi merupakan langkah yang cukup melegakan bagi konsumen. Dukungan pemerintah tersebut diperlukan agar bunga KPR tetap dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Menurut saya memang ini salah satu langkah untuk menjaga supaya kemampuan mencicil itu tetap ada pada MBR, karena program ini memang ditujukan untuk MBR," kata Eko.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan pada angka 5 persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengatakan meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," kata Ara.

Terkait perkembangan penyaluran FLPP pada 2026, dari target penyaluran sebanyak 350 ribu unit rumah, realisasi hingga saat ini telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 22,36 persen dari target tahunan. Ara menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema FLPP sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah dalam mendorong masyarakat agar dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau. Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna menyukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.

sumber : Antara