.png)
2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemukan tumpukan sampah yang disebut telah berada selama 32 tahun di salah satu saluran air di Kota Bandung. Tumpukan tersebut ditemukan setelah bangunan liar (bangli) di atas saluran air depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Jalan Radjiman, dibongkar.
"Di Bandung ini, ada satu saluran air yang sampahnya 32 tahun baru diangkat," ucap Dedi seusai upacara HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate Pasanggrahan Pancarasa, Kota Bandung, Senin (17/8/2026).
Dedi mengatakan, tumpukan sampah berada di saluran air depan Kantor Disdik Provinsi Jawa Barat dan tidak terlihat karena bagian atas saluran digunakan untuk bangunan liar dan aktivitas perdagangan.
Setelah bangunan dibongkar, tumpukan sampah tersebut ditemukan dan kemudian diangkut hingga saluran air kembali bersih. "32 tahun hitungan saya karena itu bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Nah Bandung ini kan terjadi karena itu. Saluran airnya digunakan untuk dagang, sampahnya tidak diperhatikan, bertumpuk," kata dia.
Menurut Dedi, kondisi tersebut menunjukkan persoalan kebersihan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga perilaku masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
Dedi juga menyoroti budaya feodalisme yang menurutnya masih dapat muncul dalam birokrasi. Ia meminta pejabat tidak menjadikan jabatan sebagai jarak dengan masyarakat dan lebih mengutamakan pelayanan publik.
"Kita enggak boleh meniru feodalisme itu, karena di birokrasi itu bisa tumbuh sifat feodalisme kalau segera tidak kita sadari," ucap dia seusai upacara HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate, Senin (17/8/2026).
Ia mencontohkan kegiatan birokrasi yang menghabiskan anggaran untuk rapat, tetapi tidak menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Menurut Dedi, banyaknya rencana pemerintah harus diikuti dengan hasil yang dapat dilihat warga. "Pengen dihormat-hormati ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita," kata dia.
Karena itu, Dedi meminta birokrasi mengurangi kegiatan yang bersifat atributif dan memastikan anggaran digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
"Birokrasinya harus membenahi diri. Jangan terlalu atributif, makanya saya tidak mengutamakan atribut. Saya misalnya tidak terlalu meletakkan baju-baju dinas, tanda pangkat segala macam, karena itu akan menjauhkan kita dari layanan publik. Pakai baju biasa saja," kata dia.
