.png)
2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia masih menghadapi ancaman berbagai bencana alam di sejumlah wilayah. Mulai dari banjir bandang di Aceh, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan di Kalimantan hingga bencana Gunung Api Anak Krakatau.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons pemerintah. Hal ini termasuk dalam memastikan ketersediaan dan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak.
Pakar mitigasi dan penanggulangan bencana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Mawar, S.I.P., M.A.P., menilai kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Indonesia masih berada dalam tahap transisi dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif. Menurutnya, meskipun terdapat perkembangan dalam pemantauan dan penyebaran informasi bencana, masih terdapat sejumlah kendala dalam pencegahan, kesiapan masyarakat, hingga pengelolaan sumber daya.
Hadapi sejumlah kendala
Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga mitigasi perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Perkembangan teknologi pemantauan dan penyebaran informasi memang telah membantu mempercepat penyampaian informasi kebencanaan.
Namun, kesiapan di lapangan masih menghadapi persoalan, mulai dari keterbatasan anggaran untuk pencegahan, pemeliharaan perangkat deteksi dini, hingga ketimpangan kapasitas antardaerah.
Selain itu, literasi kebencanaan dan simulasi evakuasi belum sepenuhnya menjadi kebiasaan masyarakat.
Upaya edukasi sering kali meningkat setelah bencana terjadi, sementara pembentukan kesiapsiagaan membutuhkan latihan dan sosialisasi yang dilakukan secara rutin.
“Kondisi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Indonesia saat ini masih berada pada fase transisi dari sistem yang reaktif menuju pendekatan yang preventif. Karena itu, kesiapsiagaan perlu dibangun secara berkelanjutan sebelum bencana terjadi,” ujar Dr. Mawar.
Pemetaan dan Peringatan Dini Perlu Ditindaklanjuti
Pemetaan wilayah rawan bencana menjadi dasar penting dalam menentukan langkah mitigasi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan tata ruang, lokasi permukiman, fasilitas publik, jalur evakuasi, hingga titik pengungsian.
Dengan pemetaan yang baik, pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko pada setiap wilayah. Sementara itu, sistem peringatan dini berperan dalam memberikan waktu bagi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan tindakan penyelamatan.
Namun, keberadaan sistem tersebut tidak cukup jika informasi yang diberikan tidak diikuti dengan prosedur dan tindakan yang jelas di lapangan. “Seharusnya setiap informasi dari sistem peringatan dini sudah ditindaklanjuti dengan berbagai prosedur operasional standar atau SOP. Dengan begitu, masyarakat dan petugas sudah mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika peringatan diberikan,” ujarnya.
Respons bencana butuh koordinasi terintegrasi
Kecepatan respons menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi dampak bencana. Ketika bencana terjadi, berbagai pihak harus bekerja dalam satu sistem agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun keterlambatan dalam pengambilan keputusan.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPBD, BNPB, relawan, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta perlu didukung pembagian tugas yang jelas. Informasi mengenai kondisi korban, kebutuhan pengungsi, hingga ketersediaan bantuan juga perlu diperbarui secara cepat agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Pemerintah seharusnya membangun sistem respons bencana yang terintegrasi, sehingga setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Koordinasi juga perlu didukung informasi yang cepat dan akurat,” katanya.
