.png)
3 hours ago
4
Kapal Global Sumud Flotilla berlayar meninggalkan perairan Turki menuju perairan Internasional, Kamis (14/5/2026). Sebanyak 59 kapal GSF yang ditumpangi oleh sekitar 500 partisipan dari sekitar 50 negara resmi berlayar menuju perairan Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan seperti obat-obatan, vitamin, kebutuhan bayi dan logistik lainnya. Republika/Thoudy Badai
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah negara secara resmi telah melayangkan kecaman atas tindakan Israel membajak kapal-kapal Global Sumud Flotilla dan menculik relawan serta jurnalis didalamnya. Mereka mendesak pembebasan segera para aktivis terserbut.
Menteri luar negeri dari Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Indonesia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol secara bersamaan mengecam keras serangan terbaru Israel terhadap Global Sumud Flotilla, sebuah inisiatif kemanusiaan sipil damai yang bertujuan menarik perhatian dunia terhadap penderitaan kemanusiaan yang katastrofik yang dialami rakyat Palestina.
Dalam pernyataan bersama semalam, para menteri luar negeri tersebut menyampaikan keprihatinan mendalam atas intervensi Israel terhadap armada-armada kemanusiaan sebelumnya di perairan internasional. Mereka juga mengutuk berlanjutnya tindakan permusuhan yang menargetkan kapal sipil dan para aktivis kemanusiaan.
Menurut mereka, serangan terhadap kapal serta penahanan sewenang-wenang terhadap para aktivis merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.
Para menteri menyatakan keprihatinan serius terhadap keselamatan dan keamanan peserta sipil dalam armada tersebut. Mereka mendesak pembebasan segera seluruh aktivis yang ditahan serta menuntut penghormatan penuh terhadap hak dan martabat mereka.
Mereka juga menegaskan bahwa serangan berulang terhadap inisiatif kemanusiaan damai mencerminkan terus diabaikannya hukum internasional dan kebebasan navigasi di laut internasional.
Karena itu, para menteri menyerukan komunitas internasional untuk mengambil tanggung jawab hukum dan moralnya, memastikan perlindungan terhadap warga sipil dan misi-misi kemanusiaan, serta mengambil langkah konkret untuk mengakhiri impunitas dan memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Kecaman PM Irlandia
