Bappenas Dorong Pembangunan Rendah Karbon

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa transisi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Komitmen ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, mengatakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menjadi pilar utama dalam strategi nasional menuju ekonomi hijau. “Kita meneguhkan komitmen untuk menjadikan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai pilar utama transformasi menuju ekonomi hijau, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan bangsa di masa depan,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

Melalui program Low Carbon Development Indonesia (LCDI), pemerintah bersama mitra pembangunan mendorong integrasi kebijakan rendah karbon ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pendekatan ini memastikan transisi menuju NZE berjalan sejalan dengan target pembangunan sosial dan ekonomi.

Komitmen pembangunan rendah karbon dibahas dalam Forum Dialog Multipihak Nasional–Daerah: Akselerasi Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Rendah Karbon 2025–2029 yang digelar belum lama ini.

Forum multipihak tersebut juga telah digelar di Sumatera Utara dan Maluku sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil dalam pembangunan rendah karbon.

Nizhar menjelaskan, Sumut menghadapi tantangan tingginya emisi, namun memiliki potensi energi terbarukan dan kawasan hutan yang besar. Sementara Maluku, dengan basis ekonomi kelautan, menawarkan peluang pengelolaan pesisir dan energi bersih untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kedua dialog daerah tersebut menegaskan bahwa keterlibatan legislatif dan skema pembiayaan yang solid akan menjadi penopang utama pembangunan rendah karbon di tingkat daerah,” kata Nizhar.

Ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta pembiayaan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. “Keberhasilan pembangunan rendah karbon memerlukan kolaborasi lintas pihak yang berkelanjutan. Dengan sinergi dan komitmen bersama, setiap rencana dan investasi pembangunan akan memberi kontribusi nyata bagi target nasional dan komitmen global kita dalam menghadapi perubahan iklim,” ujarnya.

sumber : Antara