Asosiasi Minta Kampung Nelayan Merah Putih Tak Cuma Bangun Infrastruktur

Jakarta -

Asosiasi nelayan menanggapi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang berniat membangun sebanyak 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2027. Asosiasi nelayan pun meminta agar pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur saja dalam program tersebut.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengakui program tersebut dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Kendati begitu, keberhasilan program KNMP tergantung pada lokasi yang dipilih.

"Sebenarnya sangat bergantung pada lokasinya. Ada yang sangat bermanfaat, ada yang kurang. Seperti yang saya katakan, selama ini pendekatan yang digunakan hanya pada sisi infrastruktur saja. Manfaat sosial dan ekonominya bagi nelayan perlu ditingkatkan," kata Dani kepada detikcom, dikutip Jumat (13/6/2025).

Dani menerangkan pembangunan kampung nelayan tidak cukup hanya pakai indikator-indikator ekonomi saja. Menurut dia, harus mencakup indikator lain, seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas warga, kontrol terhadap sumber daya, partisipasi dalam perumusan kebijakan terkait kampung pesisir.

Program KNMP memang menawarkan fasilitas lengkap, dari SPBUN, tempat pelelangan ikan, cold storage, hingga sentra kuliner. Namun, fakta menunjukkan bahwa kemandirian tidak tumbuh dari fasilitas, melainkan dari kontrol komunitas atas produksi dan distribusi ekonomi.

"Tanpa pembagian manfaat yang adil dan kontrol komunitas atas asset dan sumber daya ekonomi, KNMP hanya akan menjadi pabrik ketergantungan baru. Kita harus memastikan agar lembaga-lembaga ekonomi rakyat, seperti Koperasi atau BUMDes harus benar-benar dimiliki kontrol dalam pengelolaan aset-aset produktif di kampung nelayan sehingga manfaatnya tersebar merata. Aset produksi tidak boleh jatuh ke dalam model ekonomi ekstraktif yang hanya mengalirkan sumber daya ekonomi keluar wilayah pesisir," terang Dani.

Kemudian, perlunya kedaulatan politik nelayan. Dani menyebut diperlukan penegasan mekanisme pelibatan komunitas secara sistematis dan mengikat. Hal ini dapat didorong kepada pemerintah daerah untuk mengikutsertakan organisasi nelayan, kelompok perempuan, dan tokoh adat dalam pengambilan keputusan.

"Pembangunan pesisir tanpa partisipasi yang bermakna dari komunitas, hanya akan memperluas ketimpangan dan delegitimasi sosial terhadap negara. Rakyat di kampung nelayan bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek politik yang memiliki hak atas ruang, skema pendanaan, dan agenda-agenda pembangunan. Tanpa mekanisme deliberatif, pembangunan kampung rentan dipolitisasi atau diseragamkan secara nasional tanpa mempertimbangkan konteks lokal," imbuh Dani.

Lebih lanjut, perlunya menetapkan indikator lingkungan sebagai ukuran keberhasilan. Dani menilai Infrastruktur dibangun di wilayah-wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap krisis ekologis, mulai dari abrasi, polusi plastik, hingga kerusakan terumbu karang. Menurut Dani, ekonomi pesisir hanya akan hidup jika lingkungannya pulih.

"Kita tidak bisa menukar pembangunan jangka pendek dengan krisis ekologis jangka panjang. Pembangunan infrastruktur harus didahului dengan kajian dampak lingkungan partisipatif (AMDAL partisipatif). Dan juga pengelolaan kawasan harus terintegrasi dengan upaya restorasi mangrove, pengurangan emisi, dan perlindungan zona tangkap tradisional," jelas dia.

Tonton juga Video: Melihat Tradisi Sedekah Laut Kampung Nelayan Bendar Pati

(rea/rrd)