Tugas dan Tantangan Menkeu Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik sebetulnya masih bertanya-tanya dan menduga apa penyebab Purbaya Yudhi Sadewa mendadak dicopot sebagai Menteri Keuangan. Tetapi, apa pun alasan pencopotannya, Menteri Keuangan baru telah dilantik. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kini telah definitif ditetapkan sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Purbaya.

Rekam jejak dan latar belakang pendidikan Suahasil Nazara sangat menjanjikan. Sebagai figur lama di Kementerian Keuangan, Suahasil telah menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Latar belakang akademiknya beliau sangat kuat, yaitu ekonom, profesor Universitas Indonesia, dengan pendidikan lanjutan di Cornell University dan University of Illinois. Suahasil adalah sosok yang tidak meledak-meledak, lebih kalem dan disebut-sebut memiliki prospek kuat untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Tugas Menkeu Baru

Selama ini, kursi Menteri Keuangan memang menjadi salah satu posisi paling krusial sekaligus paling panas dalam kabinet pemerintahan di era kepemimpinan siapa pun. Tugas Menkeu bukan sekadar mengurusi ekonomi domestik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana merumuskan strategi yang tepat merespon dinamika perekonomian global yang tidak menentu, kebijakan bank sentral  negara maju, khususnya Amerika Serikat, dan menjaga agar imbasnya tidak melahirkan distorsi kondisi ekonomi nasional.

Tugas pertama yang kini menanti Menkeu baru adalah bagaimana menjaga kredibilitas kebijakan fiskal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudence) tanpa mengorbankan daya dorong ekonomi. Menkeu baru harus segera merumuskan dan mengeksekusi strategi pengelolaan utang yang aman, memastikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap berada dalam batas psikologis yang sehat, serta menjaga kepercayaan pasar dan investor global. Kebijakan fiskal tidak boleh menjadi beban bagi generasi mendatang, tetapi harus menjadi landasan peluncuran bagi kesejahteraan saat ini.

Menjalankan tugas di tas tentu bukan perkara yang mudah karena sederet tantangan struktural dan eksternal siap menghadang. Tantangan terbesar terutama datang dari sektor penerimaan negara yang stagnan. Rasio pajak (tax ratio) sering kali menjadi batu sandungan utama. Menkeu baru dihadapkan pada kenyataan bahwa basis pemajakan masih belum optimal, sementara sektor informal yang jumlahnya sangat besar di tanah air masih sulit tersentuh oleh sistem perpajakan formal. Sekadar mengandalkan penerimaan pajak dari komoditas (commodity windfall) saat ini bukan lagi strategi yang bijak, mengingat volatilitas harga komoditas global yang sangat tinggi.

Tantangan kedua yang dihadapi Menkeu baru adalah kondisi ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Dinamika politik internasional, perang dagang, hingga fluktuasi suku bunga bank sentral dunia, khususnya  The Fed secara langsung menekan nilai tukar mata uang domestik dan memicu pelarian modal keluar (capital outflow).

Kondisi ini memaksa Menkeu baru untuk selalu bersiap dengan bantalan kebijakan (policy buffer) yang kuat agar guncangan eksternal tidak langsung meremukkan daya beli masyarakat di dalam negeri. Pengalaman selama ini telah banyak mengajarkan bahwa menyikapi kebijakan suku bunga The Fed bukanlah hal yang mudah. Meski Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan, ternyata imbas kebijakan suku bunga The Fed tetap tidak terbendung.

Tantangan ketiga yang dihadapi Suahasil terletak pada kualitas belanja negara yang belum efisien. Masalah klasik seperti penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun, tumpang tindih program antar-kementerian, serta alokasi subsidi energi yang tidak tepat sasaran masih terus berulang. Subsidi BBM yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat miskin justru sering kali dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Jika kebocoran dan ketidaktepatan sasaran ini dibiarkan, fiskal negara akan terus menghadapi tekanan yang tidak menguntungkan.

Di era Menkeu Purbaya, kita tahu strategi yang lebih dikedepankan adalah bagaimana memaastikan fiskal yang harus bekerja lebih cepat untuk mendorong pertumbuhan. Pemerintah didorong untuk terus mempercepat belanja negara, menggunakan berbagai instrumen untuk memperbaiki likuiditas ekonomi, dan menekankan bahwa APBN tidak boleh terlalu pasif ketika aktivitas ekonomi membutuhkan dorongan. Purbaya yakin bahwa pertumbuhan ekonomi 6% atau bahkan 8% pun akan dapat dicapai bila perputaran uang di masyarakat terus bertambah.

Di bawah kendala Menkeu baru, Suahasil bisa dipastikan tetap akan berkomitmen menjaga defisit secara prudent di bawah 3 persen PDB. Tetapi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen, Suahasil tampaknya ingin mewujudkannya melalui pemanfaatan APBN yang lebih efektif. Di mata Menkeu baru, resiliensi APBN akan dapat dicapai bila investasi yang masuk benar-benar berkualitas dan pembiayaan jangka panjang diperankan sebagai mesin produktivitas yang kuat.

Artinya, Suahasil berorientasi pro-growth untuk memastikan ekonomi tetap berjalan, namun ia juga memahami bahwa fiskal harus benar-benar dikelola dengan baik. Pemerintah disadari tidak mungkin berbelanja sebebas-bebasnya, kena bagaimana pun ada batas maksimal dari uang yang masuk dari pajak dan penerimaan negara yang lain. Kendala dan keterbatasan fiskal menjadi hal yang dijaga agar APBN tidak jebol. 

Tantangan

Pasca dilantik sebagai Menkeu baru, Suahasil kini dihadapkan pada berbagai tantangan yang berat. Sebagai Menkeu baru, Suahasil tidak mungkin hanya menggandalkan cara-cara lama yang konvensional, tidak pula bisa mengandalkan pada strategi yang terlampau agresif. Diperlukan terobosan dan solusi radikal yang taktis sekaligus berkelanjutan.

Tugas Menkeu baru tidak dipilih untuk sekadar menjadi seorang akuntan negara yang hanya mencatat arus kas masuk dan keluar. Di tengah kondisi perekonomian global yang sedang bermasalah, kepemimpinan yang tangguh, kemampuan untuk mengembangkan inovasi digital dalam sistem perpajakan, ketegasan fiskal, dan empati sosial akan menjadi kunci sukses bagi Menkeu baru untuk membawa kondisi perekonomian berlayar di zona pertumbuhan yang aman dan sejahtera.

Selain itu, Menkeu baru harus bertindak sebagai sosok yang mampu menjadi jembatan komunikasi yang menenangkan sekaligus meniupkan optimisme bagi pasar. Kebijakan ekonomi yang baik tidak akan berdampak optimal jika gagal dikomunikasikan dengan transparan. Menkeu harus aktif membangun narasi yang positif, memberikan kepastian hukum bagi investor, dan menunjukkan bahwa fundamental ekonomi negara dikelola oleh tangan yang kompeten dan berintegritas. Bagi menkeu yang terpenting bukan sejauhmana ia harus bertindak ekspansif atau sebaliknya bertindak pasif. Menkeu yang baru harus mampu mengkombinasikan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan tanpa harus menjerumuskan APBN dalam perangkap utang yang membebani masa depan. Bagaimana pendapat anda?

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.