.png)
1 hour ago
2
Oleh : Taufik Nurrohim, S. Psi, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dalam satu dekade terakhir, Jawa Barat menjelma menjadi laboratorium politik paling dinamis di Indonesia. Provinsi berpenduduk terbesar ini selalu menjadi rujukan dalam membaca arah elektoral nasional.
Urbanisasi massif, perubahan gaya hidup kelas pekerja, derasnya arus digitalisasi, dan meledaknya populasi generasi muda membuat dinamika politik Jawa Barat tidak dapat dijawab dengan pendekatan lama.
Di tengah perubahan cepat itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menjalani salah satu transformasi organisasi terbesar dalam sejarahnya.
Transformasi ini tidak hadir tiba-tiba ia lahir dari rangkaian keputusan strategis, konsolidasi panjang, dan rekayasa organisasi yang dibangun sejak kepemimpinan Syaiful Huda yang dimulai pada 2017.
Transformasi pertama yang dilakukan Syaiful Huda adalah penataan arah ideologis. Ia tidak memulai dari ruang konsep, tetapi dari pembacaan atas realitas sosial Jawa Barat yang berubah begitu cepat.
PKB selama bertahun-tahun dikenal kuat di basis tradisional: pesantren, kampung-kampung agraris, dan kantong masyarakat keumatan. Namun sejak 2014–2018, arah Jawa Barat bergeser.
Kota tumbuh cepat, kelas menengah baru muncul, pekerja industri semakin banyak, dan generasi muda menjadi kelompok pemilih terbesar. Dalam lanskap ini, Syaiful Huda kembali meneguhkan kredo “Gerakan Tradisi – Jaga Kehormatan – Rebut Kemenangan”, sebuah penanda bahwa PKB tidak boleh terseret arus modernisasi tanpa memegang akar identitasnya.
Namun, sejak 2017, ia membawa perluasan makna melalui kredo “Peduli Umat, Melayani Rakyat” yang menegaskan tradisi tidak boleh menjadi benteng yang membatasi partai, tetapi jembatan untuk menjangkau realitas sosial baru.
Kredo kedua ini penting karena menghubungkan PKB dengan tiga segmen sosial yang sebelumnya sulit disentuh: pekerja urban, kelas menengah baru, dan generasi muda digital.
Melalui pendekatan pelayanan sosial, PKB menyodorkan cara berpolitik baru yang tidak mengandalkan pidato dan baliho, tetapi kehadiran nyata: layanan kesehatan darurat, dapur pangan keluarga, pengorganisasian solidaritas, dan jejaring relawan yang aktif bekerja bahkan tanpa momentum elektoral.
Dari sinilah PKB Jawa Barat memasuki fase identitas baru sebagai Partai Pelayanan: partai yang hadir lebih dulu sebelum kampanye dimulai, dan tetap hadir bahkan setelah pemilu selesai.
Di atas fondasi nilai tersebut, Syaiful Huda merumuskan tiga prinsip utama kepemimpinan: Daulat Partai, Disiplin Partai, dan Pembaharuan Partai. Daulat Partai menegaskan bahwa keputusan tidak boleh lahir dari tekanan eksternal.
Dalam konteks Jawa Barat yang kompetitif, PKB sering menjadi rebutan dalam koalisi dan tekanan politik. Dengan prinsip daulat, PKB memilih berdiri di atas sikapnya sendiri, bahkan ketika harus mengambil keputusan sulit yang berisiko secara elektoral.
Disiplin Partai hadir sebagai kebutuhan menjaga ritme kerja yang konsisten dari DPW, DPC, DPAC hingga legislator. Dalam provinsi seluas Jawa Barat, disiplin operasional menentukan koherensi gerakan.
Pembaharuan Partai hadir untuk menjawab pertanyaan kunci: apakah PKB mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman? Prinsip ini kemudian menjadi energi transformasi struktural dan kaderisasi yang mengubah wajah PKB di seluruh Jawa Barat.
Transformasi kedua terlihat pada tata kelola organisasi. Sejak awal, Syaiful Huda membaca bahwa PKB tidak bisa bersaing di Jawa Barat jika cara kerjanya tidak berubah. Ia memperkenalkan pendekatan berbasis data dan analisis.
Repro Indonesia dibangun bukan sebagai lembaga asesoris, tetapi sebagai dapur pengetahuan partai: menganalisis perilaku pemilih, memetakan isu lokal, merancang strategi kampanye, dan melakukan evaluasi berkelanjutan.
Di saat banyak partai mengandalkan konsultan luar, PKB Jawa Barat justru membangun kemampuan internal. Keputusan ini tidak populer pada awalnya, tetapi dalam jangka panjang menjadi salah satu pembeda utama PKB dibandingkan kekuatan politik lain.
Selain itu, Tim Kreatif, Situation Room, dan Media Center Squad (MCS) menjadi tiga mesin baru yang mengubah cara PKB berkomunikasi. Tim Kreatif mengurus narasi visual dan produksi konten; Situation Room membaca tren percakapan publik dan dinamika politik harian; MCS memproduksi pesan strategis dengan kualitas yang bersaing dengan lembaga profesional.
Kemandirian komunikasi ini membuat PKB mampu mengontrol laju narasi, menyesuaikan pesan dengan karakter tiap daerah, dan meminimalisasi distorsi.
Di sisi pembiayaan, inovasi paling strategis adalah Dana Abadi PKB Jabar. Untuk pertama kalinya PKB Jawa Barat memiliki skema pendanaan jangka panjang untuk kantor permanen, penguatan struktur, pelatihan kader, dan saksi.
Dana ini tidak hanya menciptakan stabilitas, tetapi juga mengubah posisi PKB: dari partai yang selalu bekerja menjelang pemilu menjadi organisasi yang bekerja sepanjang tahun. Inilah salah satu fondasi yang mengubah PKB dari partai elektoral menjadi Partai Kader: partai yang mengandalkan kemampuan internal, bukan mobilisasi temporal.
Transformasi ketiga berlangsung pada penataan struktur. Huda membaca bahwa tanpa basis kecamatan yang kuat, seluruh strategi hanya akan tinggal rencana. Karena itu, ia menjadikan DPAC sebagai titik awal konsolidasi.
Keputusan menetapkan batas usia maksimal 35 tahun untuk ketua DPAC adalah keputusan yang revolusioner. Di fase ini, PKB memilih menyelaraskan diri dengan demografi pemilih muda. Hasilnya terlihat nyata: dari 11.710 pengurus DPAC yang tersusun hingga 2025, lebih dari 6.800 berasal dari generasi milenial dan Gen-Z.
Penataan struktural ini diperkuat dengan pola baru regenerasi melalui Musancab Serentak dan Pendidikan Kader Pratama (PKP). Proses yang sebelumnya administratif berubah menjadi forum pendidikan politik.
Open recruitment mengundang kader muda dari berbagai latar; asesmen pra-Musancab memberi ruang meritokrasi; integrasi PKP memperkenalkan cara berpikir dan orientasi kerja baru. Dalam konfigurasi seperti ini, struktur PKB bukan hanya daftar nama, melainkan energi sosial yang bergerak.
