Sovereign Waqf Asset, Bukan Nasionalisasi Wakaf

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Jaharuddin, Ekonom Universitas Muhammadiyah Jakarta

Wakaf memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan secara utuh pada instrumen filantropi lainnya. Wakaf mengubah kekayaan privat menjadi modal sosial berjangka panjang, menjaga keberadaan pokok aset, dan mengalirkan manfaatnya bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf menopang pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, pelayanan air, perdagangan, perlindungan kelompok rentan, dan berbagai kebutuhan publik. Tantangan hari ini bukan membuktikan bahwa wakaf memiliki potensi, melainkan membangun sistem yang sanggup mengubah potensi tersebut menjadi manfaat yang nyata, terukur, dan bertahan lintas generasi.

Dalam konteks inilah gagasan sovereign waqf asset patut dikembangkan. Meski belum dikenal sebagai nomenklatur eksplisit dalam hukum positif wakaf Indonesia, istilah tersebut dapat digunakan sebagai konstruksi akademik dan kebijakan. Ia tidak semestinya diartikan sebagai aset wakaf yang menjadi milik negara.

Sovereign waqf asset lebih tepat dimaknai sebagai aset atau portofolio wakaf yang mempunyai arti strategis bagi masyarakat, terlindungi secara kuat, dikelola secara profesional dan mandiri, serta diarahkan untuk menghasilkan manfaat publik dalam skala nasional maupun global.

Kata sovereign dalam konsep ini harus diletakkan pada kedaulatan amanah, bukan pada kedaulatan birokrasi. Aset wakaf harus berdaulat dari pengambilalihan oleh kepentingan pribadi, tekanan politik, konflik pengelola, kepentingan investor, maupun kebutuhan fiskal jangka pendek.

Pokok wakaf tidak boleh diperlakukan sebagai kekayaan bebas yang dapat digunakan untuk menutup defisit, membayar utang, dijadikan jaminan umum, atau dialihkan mengikuti pergantian kekuasaan. Negara berkepentingan melindungi dan mengembangkan ekosistem wakaf, tetapi perlindungan itu tidak memberikan hak untuk menguasai manfaat wakaf di luar ikrarnya.

Pembedaan ini penting karena sovereign waqf asset tidak sama dengan sovereign asset maupun sovereign wealth fund. Aset negara berada dalam rezim kepemilikan publik dan dapat digunakan sesuai mandat pemerintahan. Dana kekayaan negara juga dikelola untuk mencapai tujuan investasi, pembangunan, stabilisasi, atau kepentingan antargenerasi yang ditetapkan negara.

Sebaliknya, aset wakaf merupakan kekayaan yang terikat tujuan. Pengelola tidak mempunyai kebebasan untuk mengubah penerima manfaat hanya karena terdapat program lain yang dianggap lebih menarik. Profesionalisme investasi dapat dipelajari dari lembaga investasi besar, tetapi filosofi kepemilikannya tidak boleh disalin.

Kekuatan Sovereign Waqf Asset

Dari sudut pandang ekonomi, kekuatan utama sovereign waqf asset terletak pada kemampuannya membentuk modal sosial abadi. Kekayaan yang sebelumnya memberikan manfaat terbatas kepada pemiliknya dapat diubah menjadi aset produktif bagi pendidikan, kesehatan, riset, ketahanan pangan, perumahan sosial, pembiayaan usaha, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan pengelolaan yang benar, manfaatnya tidak berhenti ketika dana pertama kali dibelanjakan, tetapi terus dihasilkan oleh pendapatan sewa, imbal hasil investasi, dividen, royalti, hasil usaha, atau peningkatan kapasitas pelayanan.

Namun, menjaga pokok wakaf tidak cukup dengan mempertahankan nilai nominal. Wakaf uang yang tidak bertumbuh akan kehilangan daya beli akibat inflasi. Tanah yang dibiarkan tanpa kepastian hukum akan menghadapi risiko sengketa. Bangunan yang tidak dipelihara tetap tercatat sebagai aset, tetapi kapasitas ekonominya terus menurun.

Perlindungan pokok karena itu harus mencakup nilai riil, legalitas, kondisi fisik, produktivitas, dan keberlanjutan manfaat. Pengelola yang membagikan seluruh pendapatan tanpa menyiapkan biaya perawatan dan cadangan risiko sesungguhnya sedang mengonsumsi hak generasi berikutnya.

Produktivitas wakaf juga tidak boleh dipersempit menjadi keuntungan finansial. Rumah sakit wakaf, sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, sumber air, dan kawasan konservasi mungkin tidak memberikan imbal hasil komersial yang tinggi. Namun, aset tersebut dapat menghasilkan nilai sosial yang jauh lebih besar.

Kinerja setiap aset harus dinilai berdasarkan mandatnya. Properti komersial dapat diukur dari pendapatan dan tingkat keterisian, sedangkan fasilitas kesehatan harus dinilai dari mutu, keterjangkauan, dan jumlah penerima layanan. Produktivitas yang benar adalah kemampuan aset menghasilkan manfaat terbaik sesuai ikrar, bukan kemampuan memaksimalkan laba dengan mengorbankan penerima manfaat.

Karena itu, portofolio wakaf strategis perlu dibangun secara seimbang. Sebagian aset dapat digunakan untuk memberikan pelayanan secara langsung, sebagian menghasilkan pendapatan, sedangkan sebagian lainnya menjaga likuiditas dan ketahanan portofolio. Ketergantungan berlebihan pada tanah membuat wakaf menghadapi persoalan modal pengembangan.

Konsentrasi pada instrumen keuangan dapat menjauhkan wakaf dari sektor riil. Investasi pada proyek besar tanpa studi kelayakan meningkatkan risiko kegagalan. Diversifikasi bukan sekadar menyebar dana, melainkan menyusun kombinasi aset yang sesuai dengan jangka waktu, kebutuhan penerima manfaat, toleransi risiko, dan tujuan wakaf.

Kritik paling tajam terhadap konsep sovereign waqf asset adalah potensi nasionalisasi terselubung. Atas nama efisiensi, aset masyarakat dapat dipusatkan pada satu pengelola, ikrar wakif diseragamkan, dan nazhir lokal kehilangan kewenangan. Risiko ini harus diakui, bukan disangkal. Integrasi nasional sebaiknya dilakukan terhadap standar, data, pengawasan, kompetensi, dan infrastruktur investasi, bukan melalui pemindahan paksa seluruh aset. Setiap aset harus tetap mempunyai identitas hukum, pembukuan, peruntukan, dan penerima manfaat yang jelas.

Risiko berikutnya adalah mission drift, yaitu bergesernya tujuan sosial karena pengelola terlalu berorientasi pada pertumbuhan aset. Semakin besar portofolio, semakin besar pula godaan mengukur keberhasilan melalui nilai investasi, sementara manfaat bagi masyarakat menjadi angka pelengkap.

Standar tata kelola wakaf modern justru menempatkan tanggung jawab fidusia, perlindungan penerima manfaat, kepatuhan syariah, pengendalian risiko, transparansi, dan pelaporan sebagai fondasi. Pertumbuhan aset penting, tetapi hanya bermakna apabila memperbesar manfaat yang sesuai dengan tujuan wakaf.

Desain kelembagaan juga harus mencegah penumpukan kewenangan. Pihak yang membuat aturan, mengawasi kepatuhan, mengelola investasi, menyimpan aset, menilai kinerja, dan mengaudit laporan tidak semestinya berada di bawah kendali operasional yang sama. Tanpa pemisahan fungsi, konflik kepentingan akan sulit dihindari.

Pengelolaan profesional membutuhkan independensi, tetapi independensi tanpa akuntabilitas dapat berubah menjadi kekuasaan tertutup. Karena itu, diperlukan dewan pengawas yang kompeten, pengawasan syariah yang substantif, kustodian independen, audit keuangan dan kinerja, kebijakan konflik kepentingan, serta keterbukaan mengenai biaya, risiko, investasi, dan distribusi manfaat.

Negara tetap mempunyai peran penting, tetapi peran itu harus dirumuskan secara tepat. Negara perlu memberikan kepastian hukum, mempercepat pendaftaran aset, menyediakan sistem informasi yang kredibel, membangun kapasitas nazhir, menciptakan insentif, dan membuka akses terhadap pembiayaan.

Negara juga dapat membantu menyiapkan proyek wakaf yang layak secara teknis dan ekonomi. Namun, wakaf tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kewajiban negara menyediakan pelayanan dasar. Wakaf adalah penguat pembangunan, sumber inovasi sosial, dan instrumen partisipasi masyarakat—bukan pengganti tanggung jawab konstitusional pemerintah.

Indonesia berpeluang mengembangkan model sovereign waqf asset yang relevan bagi dunia. Keunggulan tersebut tidak akan lahir dari klaim mengenai besarnya potensi aset, tetapi dari kemampuan menghadirkan bukti, legalitas aset yang kuat, pengelola yang kompeten, investasi yang berhati-hati, laporan yang transparan, nilai pokok yang terjaga, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kepemimpinan global dalam wakaf harus dibangun melalui integritas kelembagaan dan keberhasilan nyata, bukan sekadar melalui pembentukan istilah atau organisasi baru.

Pada akhirnya, sovereign waqf asset harus dipahami sebagai upaya memperkuat kedaulatan wakaf dari penyalahgunaan sekaligus meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan kesejahteraan. Konsep ini hanya akan memperoleh legitimasi apabila pokok wakaf terlindungi, ikrar dihormati, manfaat berkembang, risiko dikendalikan, dan pengelola dapat diawasi.

Wakaf membutuhkan profesionalisme tanpa kehilangan ruh sosialnya, investasi tanpa terjebak komersialisasi, serta dukungan negara tanpa berubah menjadi nasionalisasi. Di situlah masa depan wakaf nasional dan global seharusnya dibangun. 

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.