.png)
10 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto menyampaikan, pentingnya pengendalian inflasi sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2025), RI 1 mengapresiasi kinerja dan keras keras kementerian dan pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga inflasi.
Menurut dia, kedua pihak berhasil menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil di tengah ketidakpastian global. "Inflasi kita berhasil dijaga di sekitar 2 persen, salah satu yang terendah di G20. Ini hasil kerja bersama antara pusat dan daerah," kata Prabowo di hadapan Kabinet Merah Putih.
Prabowo juga menekankan, capaian itu merupakan hasil kesinambungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor yang perlu terus diperkuat agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dia menyebut, banyak negara yang pertumbuhan hebat tapi kenaikan inflasinya sangat luar biasa.
"Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi. Argentina saya kira yang begitu optimis satu dua tahun lalu, kondisinya sekarang juga tidak bagus. Dan banyak negara yang inflasi masih sulit untuk dikendalikan," kata Prabowo.
Terkait itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menyebut, sejak awal masa kabinet Prabowo-Gibran, ia mendapat mandat langsung dari RI 1 untuk memastikan inflasi di daerah tetap terkendali. Tugas itu merupakan kelanjutan dari perannya sejak 2022, ketika angka inflasi nasional masih di atas 5 persen.
"Salah satu tugas khusus yang diberikan kepada saya adalah mengendalikan inflasi di daerah. Saya diberi amanat menjadi Koordinator Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak September 2022, ketika inflasi mencapai 5,95 persen," kata Tito kepada awak media dikutip di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Menurut Tito, mandat itu terus berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menyatakan, Kemendagri kini tidak hanya berfungsi sebagai pembina administrasi daerah, tetapi juga penggerak utama koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat lokal.
"Presiden menekankan agar pengendalian harga tidak hanya ditangani dari pusat, tapi dimonitor langsung sampai ke daerah. Karena itu, saya meminta BPS membantu membaca inflasi di tingkat kabupaten/kota secara rutin setiap minggu," ujar mantan kapolri itu.
Tito mengatakan, langkah tersebut membuat pemerintah memiliki peta harga yang lebih detail dan dinamis. Setiap pekan, tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) turun langsung ke pasar-pasar untuk memantau harga bahan pokok. Sementara data tersebut dilaporkan ke Kemendagri untuk ditindaklanjuti.
"Dulu data inflasi hanya keluar sebulan sekali, sekarang kita pantau setiap minggu. Hasilnya lebih cepat, dan kalau ada daerah dengan inflasi tinggi, kita bisa langsung melakukan intervensi," kata Tito.
