Pemkab Tapin Kalsel Studi Tata Kelola Pangan ke Badung Bali

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung tata kelola pangan dan pengelolaan hasil pertanian yang diterapkan di daerah tersebut.

Wakil Bupati Tapin, Juanda, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan upaya untuk menggali pengalaman, bertukar gagasan, dan memperoleh referensi mengenai pola pengelolaan sektor pangan yang telah berhasil dijalankan oleh Pemkab Badung. "Kami belajar, menggali pengalaman, bertukar pikiran, serta memperoleh referensi mengenai pola pengelolaan sektor pangan yang telah diterapkan Pemkab Badung," ujar Juanda.

Rombongan Pemkab Tapin secara spesifik mempelajari beberapa aspek penting. Fokus utama mereka adalah pengelolaan sektor pangan secara umum, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan, serta strategi pengembangan tata kelola bisnis dan distribusi hasil pertanian.

Sektor Pertanian Strategis bagi Tapin

Menurut Juanda, sektor pertanian, khususnya komoditas beras, merupakan sektor yang sangat strategis bagi Kabupaten Tapin. Oleh karena itu, diperlukan berbagai referensi dan inovasi untuk terus memperkuat sistem pengelolaannya agar lebih efisien dan berdaya saing.

Selain itu, rombongan juga mendalami kebijakan dan inovasi yang dilakukan Pemkab Badung dalam membina BUMD pangan serta mengelola penggilingan padi. "Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan kebijakan di wilayah kami," kata Wabup Juanda.

Badung Perkuat Pertanian Penopang Pariwisata

Sementara itu, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menjelaskan bahwa sektor pariwisata selama ini menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian masyarakat Badung. Namun, ia menekankan bahwa keberlanjutan sektor pariwisata perlu diimbangi dengan penguatan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah.

"Keberhasilan pembangunan suatu daerah harus bertumpu pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah," kata Adi Arnawa. Ia menambahkan, Pemkab Badung memiliki program prioritas berupa bantuan hari raya sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK) bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

Menurut Adi Arnawa, program tersebut memiliki tujuan strategis untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta membantu mengendalikan inflasi daerah.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara