Pemerintah Fokuskan KB untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Demi Turunkan Stunting

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) memprioritaskan layanan keluarga berencana (KB) bagi rumah tangga yang berada dalam empat desil pendapatan terbawah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting di Indonesia.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menegaskan bahwa sasaran prioritas ini mencakup keluarga dari kategori sangat miskin hingga mereka yang rentan terhadap kemiskinan. Kelompok-kelompok tersebut dinilai memerlukan dukungan pemerintah yang lebih besar.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu, Wihaji menyampaikan bahwa jumlah pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) terus menunjukkan peningkatan. Perluasan penggunaan kontrasepsi jangka panjang ini merupakan bagian dari upaya memperkuat layanan KB yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan Penurunan Stunting

Untuk mempercepat penurunan stunting, Wihaji menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor. Koordinasi yang solid antara Tim Pendamping Keluarga (TPK), posyandu, puskesmas, dan pemerintah desa dinilai esensial.

Sinergi antar elemen tersebut diperlukan guna menyediakan dukungan keluarga yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu menjangkau langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan intervensi.

Wihaji mengungkapkan bahwa indikator pembangunan keluarga dan kependudukan Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari hasil Sensus Keluarga 2025.

Kementerian berhasil memenuhi beberapa target strategis, antara lain Total Fertility Rate (TFR), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga), Indeks Ketahanan Keluarga (IKK), dan Indeks Kesadaran Isu Kependudukan (IKIK).

Capaian tersebut mencerminkan penguatan upaya pemerintah dalam membangun keluarga berkualitas sebagai fondasi modal manusia Indonesia. Di sisi tata kelola, kementerian melaporkan realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 98,71 persen dengan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian tersebut. Rapat parlemen hari itu juga meninjau program prioritas kementerian, termasuk inisiatif penurunan stunting dan pengendalian penduduk.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara