Pembangunan Infrastruktur Harus Tepat Manfaat, bukan Asal Serap Anggaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hingga 30 Oktober 2025, realisasi keuangan Kementerian PU mencapai 54,07 persen dan realisasi fisik 57,83 persen dari total pagu efektif sebesar Rp107,16 triliun.

“Meskipun sempat mengalami penyesuaian anggaran di awal tahun untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional, Kementerian PU tetap optimis bahwa prognosis realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai 98,39 persen,” ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan percepatan penyerapan anggaran mulai terasa sejak pertengahan tahun, seiring penguatan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), pembangunan irigasi, dan Sekolah Rakyat.

"Program-program prioritas yang diarahkan Presiden berjalan dengan baik. Namun yang lebih penting bukan sekadar serapan anggaran, melainkan bagaimana infrastruktur yang kami bangun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Fokus Kementerian PU pada 2025 diarahkan pada penyelesaian seluruh pekerjaan konstruksi secara tuntas, kecuali proyek-proyek infrastruktur yang bersifat multi years contract (MYC) dan masih berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Selain mempercepat penyelesaian pembangunan, kementerian juga menekankan optimalisasi fungsi infrastruktur yang telah selesai, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Berbagai bendungan yang sudah rampung kini tengah dilengkapi jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung program swasembada pangan nasional. Di sisi lain, konektivitas antarwilayah juga terus diperkuat melalui pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan pusat produksi, kawasan pertanian, dan sentra ekonomi daerah.

Menurut Dody, seluruh pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PU berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Selama sepuluh tahun terakhir, kami telah membangun lebih dari 50 bendungan yang sebagian besar sudah berfungsi optimal mendukung ketahanan pangan nasional. Semua itu bagian dari kerja nyata agar setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan manfaat langsung bagi rakyat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Kementerian PU akan terus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Upaya ini, kata Dody, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan berkeadilan wilayah.