.png)
7 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah pakar dan tokoh menyoroti pentingnya evaluasi serta perumusan ulang model kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pemimpin NU di masa mendatang diharapkan mampu menggabungkan kepiawaian lobi politik ala Kiai Idham Chalid dengan keberanian advokasi umat khas KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Gagasan ini mengemuka dalam seminar kebangsaan bertajuk "Menelusuri Jejak Keteladanan Pemimpin NU dari Masa ke Masa" yang diselenggarakan di Creative Hall, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/8/2026).
Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Prof Burhanuddin Muhtadi, Indonesianis dari The Australian National University Prof Gregory John Fealy, serta Sejarawan Iip D Yahya.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda beserta jajaran, Ketua PWNU Jawa Barat KH Juhadi Muhammad, Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziyah PCNU se-Jawa Barat, serta pengurus dan kader PKB.
Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan, diskusi ini bertujuan membedah model kepemimpinan yang ideal bagi NU ke depan. Menurutnya, NU membutuhkan perpaduan karakter kepemimpinan KH Idham Chalid dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Menurutnya, KH Idham Chalid dikenal sebagai sosok yang lentur dan mampu membangun komunikasi dengan kekuasaan. Sementara itu, Gus Dur memiliki karakter kritis terhadap kekuasaan sekaligus dekat dengan aspirasi warga nahdliyin.
"Saya kira bisa dikombinasikan karakter kepemimpinan Kiai Idham Chalid dan karakter kepemimpinan Gus Dur untuk pemimpin di masa yang akan datang. Jadi Pak Idham Chalid semangatnya sangat lentur, sangat fleksibel. Di saat yang sama kita butuh sosok Gus Dur yang mewakili arus bawah," kata Syaiful Huda.
Ia berharap Muktamar NU mendatang mampu melahirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi otoritas keulamaan sekaligus memiliki kapasitas manajerial organisasi yang kuat.
"Kita sangat berharap otoritas keulamaan bisa menjadi role model di masa yang akan datang. Jadi di level Rais Aam ada otoritas keulamaan karismatik, sedangkan di jajaran tanfidziyah melengkapi dengan sosok yang memiliki kemampuan manajerial organisasi yang mumpuni," katanya.
Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi, pendekatan akomodatif dan non-konfrontatif peninggalan Kiai Idham memang sangat sukses dan relevan dalam menyelamatkan NU dari situasi yang chaotic di masa lalu.
Namun, untuk konteks saat ini, pendekatan tersebut butuh penyesuaian. Karena itu, ia menyarankan agar para pemilik suara di muktamar mendatang mencari figur yang memiliki keseimbangan antara lobi ke atas (pemerintah) dan advokasi ke bawah (nahdliyin).
Sementara itu, Pengamat politik dan Indonesianis, Prof Gregory John Fealy (Greg Fealy) menyoroti kebutuhan NU akan lompatan di bidang manajerial. Menurut dia, model kepemimpinan klasik di masa tekanan otoritarianisme berbeda dengan tantangan keumatan saat ini.
"NU kalah jauh, misalnya, dengan Muhammadiyah dari sisi fasilitas, pengelolaan anggaran, dan pelayanan untuk anggotanya. Ini sudah waktunya NU punya ketua umum dan pengurus yang mengutamakan aspek manajerial, serta berani mengambil sikap kritis terhadap hal-hal yang memberatkan komunitas Muslim," kata Greg
