REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan kesiapan pemerintah untuk menambah alokasi bedah rumah di Kabupaten Bogor. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan 746.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui evaluasi kesiapan daerah.
Maruarar mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 5,76 juta jiwa. Oleh karena itu, kebutuhan peningkatan kualitas hunian menjadi perhatian serius pemerintah. "Tadi backlog yang tidak punya, yang RTLH (di Bogor) ada 746 ribu, masih besar sekali," kata Menteri PKP usai menerima kunjungan Bupati Bogor Rudy Susmanto di Jakarta, Jumat malam.
Berdasarkan hasil evaluasi, angka RTLH yang besar tersebut memerlukan percepatan penanganan melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maruarar menyebut, jumlah bantuan bedah rumah di Kabupaten Bogor telah meningkat signifikan dari 1.346 unit pada tahun lalu menjadi sedikitnya 6.396 unit pada tahun ini.
Komitmen Pemerintah dan Peluang Tambahan Alokasi
Peningkatan alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni. Program ini sekaligus mendorong pemerataan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan aman. Maruarar menegaskan, pemerintah masih membuka peluang untuk menambah alokasi bantuan.
Keputusan penambahan akan bergantung pada hasil evaluasi yang menunjukkan kesiapan daerah dalam melaksanakan program secara tepat sasaran, cepat, dan berkualitas. "Nanti kita pelajari kesiapannya. Kalau memang siap, kita masih ada alokasi. Minggu depan kita kasih kepastiannya," tutur Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.
Selain itu, ia memastikan pemerintah akan menggelar kegiatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan di Kabupaten Bogor pada Oktober mendatang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem sektor perumahan dan para pelaku usaha pendukungnya.
Apresiasi dan Sejarah Baru bagi Kabupaten Bogor
Bupati Bogor Rudy Susmanto memberikan apresiasi tinggi atas dukungan pemerintah pusat. Peningkatan bantuan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PBSPS) ini dinilainya sebagai sejarah baru bagi daerahnya. "Minimal 6.396 rumah. Dan tadi Pak Menteri juga ada rencana untuk menambah jumlah alokasi, tentu akan melihat nanti evaluasi ke depan seperti apa. Tapi ini menjadi sebuah penyemangat bagi kita untuk terus melayani masyarakat lebih baik," ucap Rudy.
Rudy menilai, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk mempercepat penyelesaian persoalan RTLH. Hal ini mengingat besarnya jumlah penduduk dan tingginya kebutuhan perumahan di Kabupaten Bogor. Pemerintah berharap peningkatan bantuan serta peluang penambahan alokasi ini mampu mempercepat pengurangan RTLH dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
"Ini sejarah baru Kabupaten Bogor, kita mendapat bantuan untuk pembangunan RTLH melalui PBSPS sejumlah minimal 6.396 unit," kata Rudy menegaskan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
.png)
2 hours ago
3
















































