.png)
3 hours ago
1
Foto udara tim gabungan melakukan pembongkaran material untuk memudahkan pencarian korban bangunan mushala ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (4/10/2025). Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan total korban tercatat sebanyak 167 orang, 118 orang telah ditemukan dengan rincian 103 orang selamat, 14 orang meninggal dunia dan satu orang kembali ke rumah tanpa memerlukan penanganan medis lanjutan dan sebanyak 49 orang diduga masih tertimbun material bangunan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A Muhaimin Iskandar, menegaskan pemerintah tidak hanya memberikan bantuan rehabilitasi bangunan untuk lembaga pendidikan pondok pesantren. Menurutnya, pemerintah juga memperhatikan bangunan kegiatan keagamaan lain yang dinilai rawan kerusakan.
Muhaimin menyatakan, langkah ini merupakan upaya negara untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat yang sedang belajar maupun beribadah. Hal itu disampaikan Menko Muhaimin usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri Tindak Lanjut Arahan Presiden di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
“Kita tidak hanya fokus pada Al-Khoziny atau pesantren, tetapi juga semua lembaga pendidikan, kegiatan keagamaan, dan rumah ibadah yang rawan. Semuanya akan kita bantu,” kata Muhaimin.
Ia menjelaskan, audit dan pengecekan bangunan tidak hanya dilakukan untuk tempat ibadah, tetapi juga untuk seluruh tempat layanan publik keagamaan seperti panti asuhan dan lembaga pendidikan.
“Menteri PUPR sedang melakukan proses audit dan pendampingan terhadap pesantren-pesantren yang rawan. Ini merupakan langkah antisipasi agar para santri mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan proses pembelajaran dapat terus berlangsung,” ujar Ketua Umum PKB itu.
Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan Kementerian PUPR saat ini sedang mengaudit 80 pesantren yang masuk kategori paling rawan. Pemerintah akan menambah jumlah pesantren yang diaudit guna mempercepat proses mitigasi.
Selain audit, Menko Muhaimin juga menginstruksikan kementerian/lembaga terkait untuk menyempurnakan mekanisme perizinan dan pendirian bangunan agar prosesnya lebih mudah dan transparan.
sumber : Antara
