Menkeu Purbaya Larang Dana Rp 200 Triliun di Himbara Disalurkan ke Konglomerat

3 hours ago 2

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, dana pemerintah senilai Rp 200 triliun yang ditempatkan di Himpunan Bank Negara (Himbara) tidak boleh disalurkan kepada kelompok konglomerat. Dia meminta perbankan pelat merah agar penyaluran dana tersebut benar-benar menyentuh sektor riil dan pelaku usaha kecil agar mendorong pemerataan ekonomi nasional.

"Sudah pesan ke bank-bank Himbara, jangan disalurkan ke kalangan konglo," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk "Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia" di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

Purbaya menjelaskan, kebijakan penempatan dana pemerintah di bank Himbara merupakan bagian dari langkah fiskal kontra-siklus untuk menambah likuiditas tanpa menambah utang baru. Dia menilai, perbankan menjadi saluran paling cepat untuk menggerakkan perekonomian di tengah perlambatan yang sempat terjadi.

Menurut Purbaya, pendekatan tersebut diambil untuk mengoptimalkan dana negara yang selama ini mengendap di sistem keuangan agar bisa bekerja lebih produktif. “Dengan pendekatan efektivitas terhadap sumber-sumber keuangan negara yang selama ini banyak diendapkan, optimis utang luar negeri dapat diturunkan dan pertumbuhan akan tercapai lebih tinggi," katanya.

Selain itu, ia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus 8 persen tanpa menambah utang luar negeri baru. Purbaya menyebut, potensi pertumbuhan tinggi bisa dicapai dengan efektivitas pengelolaan dana dan kebijakan fiskal yang disiplin.

"Dengan pendekatan efektivitas terhadap sumber-sumber keuangan negara yang selama ini banyak diendapkan, optimis utang luar negeri dapat diturunkan dan pertumbuhan akan tercapai lebih tinggi," ujar mantan ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Purbaya menyatakan, pemerintah berupaya memaksimalkan dana mengendap di bank sentral dan lembaga keuangan agar segera masuk ke perekonomian riil. Langkah itu sebagai kebijakan fiskal kontra-siklus yang mendorong pertumbuhan tanpa perlu ekspansi utang.

Purbaya menjelaskan, upaya tersebut sudah menunjukkan hasil awal melalui penurunan suku bunga dan meningkatnya aktivitas kredit. "Sekarang bunga sudah turun dan optimisme masyarakat sudah balik. Gerakan ekonomi mulai tumbuh sedikit-sedikit, belum secepat yang saya harapkan, tapi pembalikan arah ekonomi sudah terlihat," kata Purbaya.

Selain itu, ia melanjutkan, pemerintah akan menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Purbaya menegaskan, pengelolaan fiskal akan tetap hati-hati dengan mempertimbangkan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. "Saya nggak akan tembus 3 persen deficit to GDP ratio anytime soon. Saya akan jaga terus tahun ini, tahun depan, tahun depan," tutur Purbaya.

Meski demikian, Purbaya mengakui, target pertumbuhan tinggi tak bisa dicapai hanya dengan satu kebijakan. Dia menerangkan, perbaikan iklim investasi dan peningkatan peran sektor swasta menjadi mesin tambahan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau saya hidupkan mesin swastanya tahun ini ke depan, 6 persen kira-kira dapat. Pemerintah saya hidupkan juga, mesin tambahan. Jadi nggak susah-susah amat," ucap Purbaya.

Read Entire Article
IDX | INEWS | SINDO | Okezone |