.png)
7 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pada 21 Oktober 2025, sehari sebelum Hari Santri, Presiden Prabowo memutuskan untuk meningkatkan status Direktorat Pesantren menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian negara kepada pesantren sebagai lembaga pendidikan formal khas Indonesia yang telah banyak berjasa.
Kepada pers pada 24 Oktober, Presiden Prabowo menegaskan restunya atas usulan pembentukan Ditjen Pesantren ini. Langkah ini menjadi prioritas strategis pemerintah untuk semakin memperhatikan, melindungi, memperkuat, dan meningkatkan kesejahteraan insan pondok pesantren.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.Pencanangan pesantren sebagai prioritas strategis ini bukan berarti negara ingin melakukan intervensi teknis dan non-teknis. Sebaliknya, ini adalah pengakuan negara atas peran kuat pesantren yang telah berabad-abad membentuk karakter masyarakat Nusantara, sehingga keberadaannya perlu didukung.
Fakta sejarah menunjukkan betapa tuanya akar tradisi pesantren di Indonesia. Sebutlah Pesantren An-Najiyah Sidoresmo, Surabaya, yang telah berusia lebih dari 4 abad (berdiri 1613), Pesantren Buntet di Cirebon yang hampir 3 abad (berdiri 1750), dan Pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo yang berusia hampir 2,5 abad (berdiri 1787).
Contoh lainnya termasuk Pesantren Tambakberas Jombang yang telah berusia 2 abad (berdiri 1825), Pesantren Syaichona Moh Cholil Bangkalan yang telah berdiri lebih dari 1,5 abad (berdiri 1861), serta Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, yang telah ada sebelum Indonesia lahir (berdiri 1920).
Selain peran pendidikannya, pesantren juga telah berabad-abad mengawal perjuangan hingga Indonesia merdeka. Semangat "hubbul wathon" (cinta tanah air) digelorakan melalui organisasi ulama, yang puncaknya adalah berdirinya Nahdlatul Ulama yang akan berusia satu abad pada 31 Januari 2026 (1926-2026).
Tak dapat dimungkiri, Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya tidak lepas dari peran insan pesantren. Laskar Hizbullah-Sabilillah digerakkan oleh fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 dari para ulama, yang intensif berkoordinasi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Bung Tomo, Ir Soekarno, dan HOS Tjokroaminoto.
sumber : Antara
