.png)
5 hours ago
1
Wapres RI keenam dan ke-10 Jusuf Kalla dalam acara puncak Resepsi Milad ke-113 Muhammadiyah di Bandung, Jawa Barat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) merespons dinamika publik terkait pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengenai isu keagamaan yang kini berujung pada ranah hukum. PB HMI menekankan pentingnya menjaga kejernihan nalar publik dan mengedepankan prinsip tabayyun agar polemik tidak mencederai kohesi sosial.
Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, mengatakan pernyataan Jusuf Kalla harus dilihat secara utuh dan proporsional. Ia menilai, rekam jejak JK dalam penyelesaian konflik di Indonesia semestinya menjadi pertimbangan dalam menafsirkan narasi yang berkembang di ruang publik.
“Pemisahan antara teks, konteks, dan interpretasi merupakan prasyarat utama dalam membaca sebuah pernyataan secara adil. Reduksi terhadap narasi berpotensi melahirkan penyimpangan makna yang memperkeruh ruang publik,” ujar Bagas dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).
PB HMI juga menyoroti kecenderungan simplifikasi dalam isu lintas agama. Menurut Bagas, persoalan teologis tidak dapat ditarik ke dalam penilaian hitam-putih karena berisiko menimbulkan kesalahan representasi jika ditafsirkan di luar kerangka internal keyakinan masing-masing.
Selain itu, PB HMI mengingatkan agar instrumen hukum digunakan secara objektif dan tidak menjadi alat eskalasi konflik identitas. Seluruh elemen bangsa diajak mengedepankan dialog deliberatif guna menjaga simpul kebangsaan.
“Kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak memperkeruh situasi melalui interpretasi yang tergesa-gesa. Kondisi sosial harus dirawat melalui kedewasaan berpikir dan etika berkomunikasi,” kata Bagas.
Sebelumnya, polemik bermula dari ceramah Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada awal Maret 2026 yang membahas konflik komunal di Poso dan Ambon. Dalam pemaparannya, JK menyinggung bagaimana masing-masing pihak dalam konflik kerap meyakini tindakannya sebagai benar secara agama, termasuk penggunaan istilah “syahid”.
Potongan video ceramah tersebut kemudian viral di media sosial. Namun, tidak seluruh konteks penyampaian tersaji secara utuh sehingga memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Sebagian kalangan melihatnya sebagai analisis konflik, sementara yang lain menilai sensitif karena menyangkut isu keagamaan.
