.png)
46 minutes ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyoroti potensi penyusutan anggaran mitigasi bencana akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp 753 miliar. Menurutnya, kondisi ini menuntut keterlibatan semua pihak, termasuk sektor swasta, untuk ikut memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, terutama di musim penghujan yang belakangan terjadi di Yogyakarta.
Mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah, Eko mendorong pengusaha di DIY berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung upaya mitigasi bencana. Hal ini dianggap penting karena besarnya risiko bencana di wilayah ini.
"Harapan kami di pencegahan ini pengusaha juga ikut bergotong royong. Caranya bagaimana? Boleh bantu pelatihan, memfasilitasi pelatihan mitigasi gempa, atau peralatan penanggulangan bencana," kata Eko, Jumat (28/11/2025).
Eko menyampaikan pengalaman masyarakat Yogyakarta menghadapi gempa bumi 2006 dan erupsi Merapi 2010 menunjukkan semangat gotong royong yang tinggi saat darurat. Namun, di bidang pencegahan bencana, menurutnya, keterlibatan sektor swasta masih terbatas sehingga dorongan melalui CSR dinilai penting.
"Jadi keterlibatannya melalui CSR tadi," ucapnya.
Ia tak menepis potensi bencana hidrometeorologi semakin tinggi. Untuk itu, Komisi A DPRD DIY juga mendorong Pemerintah Daerah memperkuat koordinasi lintas lembaga dan kabupaten/kota agar mitigasi bencana lebih efektif dan masyarakat lebih tangguh menghadapi risiko.
"Kita harapkan BPBD DIY mengonsolidasikan seluruh potensi yang ada, termasuk relawan seperti Kaltana Destana, SPAB, KTB, Tagana, dan Satlinmas. Kekuatan masyarakat ini penting difasilitasi agar gerak bersama dapat melahirkan masyarakat tangguh menghadapi bencana," ungkapnya.
Eko juga mengingatkan masyarakat untuk aktif memantau informasi cuaca dari sumber resmi seperti BMKG. Pemahaman terhadap data potensi bencana sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan dalam aktivitas sehari-hari. Edukasi masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun ketangguhan bencana, apalagi DIY memiliki beragam potensi bencana, termasuk hidrometeorologi, gempa bumi, hingga aktivitas Gunung Merapi.
"Saya ajak masyarakat menggunakan aplikasi BMKG dan memantau CCTV cuaca. Pemda juga perlu terus mengembangkan teknologi mitigasi bencana agar informasi bisa cepat diakses," katanya.
Lebih lanjut, Eko menyebut kesiapsiagaan anggaran juga menjadi fokus Pemda DIY. Dalam APBD Perubahan 2025, telah dialokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 23,3 miliar yang dapat digunakan untuk penanggulangan kondisi darurat bencana. Sepanjang 2025, DIY telah beberapa kali mengalami banjir, tanah longsor, serta peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Penguatan mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama untuk melindungi masyarakat, terutama pada musim hujan.
"Pemda dapat memanfaatkan anggaran BTT sesuai ketentuan perundang-undangan jika status siaga darurat ditetapkan," ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD DIY berharap langkah ini dapat memperkuat kesiapsiagaan DIY menghadapi potensi bencana, sekaligus menjaga masyarakat tetap aman meski daerah tengah menghadapi pemangkasan anggaran yang signifikan. Selain mendorong partisipasi swasta, DPRD DIY juga tengah menyiapkan strategi lain untuk mengantisipasi pemangkasan anggaran, termasuk optimalisasi aset pemerintah agar dimanfaatkan secara maksimal dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
"Bagi wajib pajak kita minta juga untuk memenuhi wajibannya untuk membayar pajak. Pada saat yang sama, kita sampaikan tidak ada kenaikan pajak. Artinya ini kan kebijakan yang tidak mudah, tapi kan kami harus ikat pinggangnya harus kencang banget," ungkapnya.
