Ketercapaian Pendidikan Bermutu untuk Semua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dirumuskan melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. Visi tersebut menekankan dua hal utama, yaitu pemerataan akses pendidikan dan jaminan mutu pendidikan. Hal itu mengindikasikan bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapat layanan pendidikan karena negara berkewajiban memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Bentuk keberhasilan dari pelayanan tersebut adalah bermutu yaitu dengan melahirkan generasi yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. 

Yang menarik bahwa kementerian ini juga telah menetapkan arah kebijakan pendidikan nasional yang berbasis bukti dan kebutuhan. Atas basis tersebut, kebijakan pendidikan nasional diarahkan untuk membentuk generasi yang dengan tiga prinsip, yaitu berpengetahuan (knowledgeable), terampil (capable), dan rendah hati (humble). Knowledgeable dimaknai sebagai generasi yang tahu dan mengerti banyak hal, sehingga kekuatan ilmu akan menjadi kekuatan suatu bangsa. Capable dimaknai bahwa generasi ke depan memiliki keterampilan dan kesiapan menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan studi. Humble dimaknai bahwa generasi muda tetap harus memiliki akhlak mulia dan budi pekerti luhur sesuai amanat konstitusi. 

Dengan target tersebut, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana capaian kinerja kementerian ini dalam setahun periode Prabowo-Gibran? Jawaban atas pertanyaan ini sekaligus akan menjadi indikator untuk mengevaluasi kebenaran kebijakan yang telah ditetapkan yaitu kesesuaian antara tujuan dan implementasi atau kinerja. Juga untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan dalam mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan agar bisa memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang 

Capaian Setahun

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat pencapaian signifikan dalam implementasi program prioritas Pendidikan Bermutu untuk Semua sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Dengan anggaran sebesar Rp181,72 triliun untuk beberapa program prioritas, pemerintah tampaknya sudah membuktikan komitmennya dalam memastikan layanan pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian berikut.

Pertama, revitalisasi satuan pendidikan dari PAUD sampai SMA/SMK dan SLB dengan anggaran Rp16,97 triliun telah berhasil melampaui target. Dari target awal berupa 10.440 satuan pendidikan pada kenyataannya telah dapat dialokasikan untuk 15.523 satuan pendidikan.⁠

Kedua, digitalisasi pendidikan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, Regulasi ini telah memfasilitasi akses pembelajaran digital bagi lebih dari 285.000 sekolah pada jenjang PAUD hingga SKB. Program ini diharapkan mampu mendorong motivasi belajar, mempermudah pemahaman materi, meningkatkan keterampilan digital, serta mengurangi learning loss dan ketertinggalan literasi maupun numerasi.

⁠Ketiga, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dengan alokasi anggaran Rp13,2 triliun. Terdapat beberapa peruntukan dengan alokasi anggaran tersebut yaitu Tunjangan profesi bagi guru non-ASN, bantuan subsidi upah (BSU), fasilitasi pengembangan karier S1D4, insentif guru non-ASN. Khusus untuk insentif guru non-ASN maka masing-masing guru diberikan Rp300 ribu per bulan, mulai Juni 2025 selama 7 bulan. Jadi setiap guru dapat Rp2,1 juta yang disalurkan mulai Agustus-September 2025.

Keempat, Program Indonesia Pintar (PIP) yang menargetkan 18,5 juta siswa dengan pagu anggaran Rp13,5 triliun dan juga beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang menargetkan 4.679 siswa dengan pagu anggaran Rp127 miliar.

Kelima, Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).  yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik telah menyalurkan Rp59,3 triliun untuk 50.463.212 peserta didik dan 422.106 satuan pendidikan.

Keenam, tunjangan bagi guru ASN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dengan anggaran Rp70 triliun. DAK Nonfisik ini telah dialokasikan untuk tiga hal. Pertama, Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 1.522.722 guru. Kedua, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) untuk 332.170 guru. Ketiga, Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk 62.536 guru.

Ketujuh adalah mendorong penguatan karakter peserta didik melalui peluncuran program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7-KAIH) dan Pagi Ceria. 7-KAIH tersebut meliputi :bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Khusus untuk video Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH) sudah ditonton lebih dari 48 juta kali. Program Pagi Ceria juga sudah berjalan dan dukungan dari pemerintah daerah juga cukup bagus, 

Keberlanjutan Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen tampaknya sudah mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait baik dari sisi internal maupun eksternal. Sisi internal terkait dengan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sedangkan eksternal menyangkut faktor pengaruh global, teknologi, dan tren internasional. Yang tidak kalh pentingnya yaitu pertimbangan faktor-faktor tersebut dikaitkan dengan karakteristik bangsa Indonesia, dan juga dengan teori-teori tertentu. 

Salah satu yang perlu dipastikan adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sebagai salah satu prinsip utama dalam konteks kebijakan publik, Ini dapat mencegah tumpang tindih, konflik, pemborosan sumber daya, dan memastikan implementasi kebijakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Untuk ini, Kemendikdasmen menggunakan konsep “partisipasi semesta” yang mengacu pada keterlibatan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks pendidikan berkualitas untuk semua. Ini diwujudkan dengan mensinergikan catur pusat pendidikan yang meliputi sekolah, orang tua/keluarga, masyarakat, dan media.