.png)
3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono merespons keterlibatan TNI dan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, hal itu bukan sebuah hal yang mesti dipersoalkan.
Ia menilai, semua pihak bisa terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Apalagi, BGN tidak sendirian dalam menjalankan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, melainkan juga bekerja sama dengan para mitra.
"Menurut saya sih gini ya. Intinya itu kan adalah ini sama, sama seperti di pertanian yang saya hadapi selama ini, ya melibatkan semua. Intinya asas tujuan," kata dia ketika ditanya soal keterlibatan TNI-Polri dalam program MBG di Gedung BGN, Rabu (22/7/2026).
Sudaryono mencontohkan, ia pernah melibatkan TNI-Polri saat menangani masalah di sektor pertanian ketika masih menjabat menjadi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan). Ketika itu, TNI dan Polri dikerahkan untuk mendistribusikan 70 ribu pompa kepada para petani saat musim kemarau.
"Karena apa? Karena enggak ada anggarannya. Jadi ongkos untuk membaginya enggak ada," kata dia.
Karena itu, ia menilai, keterlibatan TNI dan Polri dalam program MBG bukan merupakan persoalan. Asalkan, program itu dapat tetap berjalan dengan tepat sasaran.
"Jadi ini intinya gini, saya tidak kemudian ingin berkomentar lebih jauh, tapi intinya adalah semua pihak bagaimana caranya barang ini bisa terlaksana dengan baik," kata Sudaryono.
Selain untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anak, program MBG juga harus memberikan dampak perekonomian di tingkat lokal. Pasalnya, program itu juga memberdayakan pelaku UMKM, petani, dan peternak, di lingkungan sekitar.
Mengutip situs web BGN, disebutkan bahwa program MBG merupakan program nasional yang dilaksanakan secara lintas sektor dengan melibatkan puluhan kementerian/lembaga. Keterlibatan lintas sektor itu diatur dalam Keputusan Kepala BGN RI No. 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.
Sinergi antarkementerian/lembaga mencakup dukungan kebijakan, penganggaran, pengawasan, hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Kolaborasi itu menjadi fondasi penting untuk memastikan tata kelola MBG berjalan sesuai standar, target nasional, serta prinsip akuntabilitas.
Selain kementerian dan lembaga sipil, BGN juga melibatkan unsur TNI dan Polri dalam mendukung operasional program MBG. Keterlibatan TNI–Polri difokuskan pada aspek pendampingan, pengamanan distribusi, serta dukungan kelancaran operasional di daerah.
Diketahui, keterlibatan TNI dan Polri tak hanya sebatas itu. Dua instansi itu juga mengelola seribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dari catatan Republika, TNI telah mengoperasikan 452 SPPG hingga September tahun lalu. Sementara itu, Polri telah memiliki 1.376 SPPG hingga Mei 2026.
