.png)
3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Turki tak lagi sekadar penonton. Kini menjelma jadi penjamin dan aktor strategis dalam proses perdamaian di Gaza. Sebuah analisis dari Reuters mengungkap peran kunci Turki dalam mendorong kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Negeri warisan dari Turki Utsmani itu membujuk Hamas untuk menerima proposal perdamaian dari Donald Trump. Transformasi posisi Ankara dari yang awalnya dianggap sebagai beban oleh Washington, kini justru berubah menjadi aset geopolitik yang sangat berharga di kawasan Timur Tengah.
Hubungan dekat negeri tempat Hagia Sophia berada dengan Hamas, yang dulu sering dikritik, justru menjadi keunggulan strategis. Dengan berhasil mendesak Hamas menerima kesepakatan yang diusung Trump, Ankara menegaskan kembali pengaruhnya di peta politik Timur Tengah. Langkah ini dilaporkan membuat Israel dan beberapa negara Arab pesaingnya merasa tidak senang.
Awalnya, para pemimpin Hamas secara tegas menolak ultimatum Trump yang mendesak pembebasan tanpa syarat seluruh tahanan Israel, dengan alasan proposal tersebut mengabaikan kepentingan fundamental Palestina—seperti jaminan penghentian permanen agresi Israel, pencabutan blokade di Gaza, dan proses pembebasan tahanan Palestina secara timbal balik.
Penolakan ini juga dilatari ketidakpercayaan historis terhadap komitmen AS yang dianggap bias, serta kekhawatiran bahwa penerimaan sepihak akan diinterpretasikan sebagai kapitulasi dan melemahkan posisi tawar Hamas di mata konstituennya.
Namun, mereka akhirnya bersedia setelah Turki, yang dianggap sebagai pelindung politik, mendesak mereka untuk menerima rencana tersebut. Beberapa sumber regional dan pejabat Hamas menyatakan bahwa pesan dari Ankara sangat jelas dan tegas: inilah saatnya untuk berdamai.
Donald Trump sendiri memuji Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sebagai sekutu yang dapat diandalkan dan salah satu orang paling berkuasa di dunia. "Bapak ini, dari sebuah tempat bernama Turki, adalah salah satu yang paling berkuasa di dunia," kata Trump sebagaimana diberitakan Reuters pada Selasa (21/10/2025).
