Ini Rahasia Agar Anak Betah Tanpa Media Sosial Menurut Ahli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Tobirin menilai kebijakan pembatasan media sosial bagi anak perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas ramah anak agar implementasinya berjalan efektif, khususnya di daerah.

“Kebijakan ini positif, karena berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang biasa disebut PP Tunas, untuk melindungi anak dari kekerasan, kekerasan seksual, serta pengaruh negatif seperti pornografi,” kata Tobirin saat dihubungi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Ahad.

Menurut dia, kebijakan yang mulai diberlakukan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi anak di ruang digital, seiring tren global yang juga mengarah pada pembatasan penggunaan media sosial bagi anak.

Kendati demikian, doktor ilmu administrasi publik itu mengingatkan bahwa tantangan utama kebijakan tersebut terletak pada implementasi di tingkat daerah.

Tingginya ketergantungan anak terhadap gawai serta masih terbatasnya literasi digital di masyarakat menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

Ia mengatakan keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh dua aspek utama, yakni struktur birokrasi dan komunikasi yang efektif.

Dari sisi struktur birokrasi, kata dia, pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Pendidikan, sekolah hingga keluarga.

Peran guru dari tingkat sekolah dasar hingga menengah dinilai penting dalam memberikan pemahaman mengenai literasi digital, keamanan bermedia (digital safety), serta penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Selain itu, komunikasi kebijakan juga harus dilakukan secara masif hingga ke tingkat bawah.

Ia menilai sosialisasi tidak boleh berhenti di level pusat, tetapi harus menjangkau masyarakat secara luas melalui media, lembaga pendidikan, hingga lingkungan keluarga.

sumber : Antara