.png)
1 day ago
9
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk mereformulasi struktur biaya haji agar lebih adaptif terhadap fluktuasi global, termasuk kenaikan harga avtur.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk mereformulasi struktur biaya haji agar lebih adaptif terhadap fluktuasi global, termasuk kenaikan harga avtur. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman berpendapat kenaikan harga avtur perlu direspons dengan pendekatan reformasi sistem yang lebih tahan tekanan, alih-alih mencari ruang anggaran untuk menutup kekurangan.
“Tanpa pergeseran ini, kebijakan yang terlihat pro-jamaah dalam jangka pendek justru berisiko membebani fiskal dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Agar biaya haji lebih tahan terhadap tekanan, Rizal merekomendasikan pemerintah untuk mendorong kontrak jangka panjang avtur dan maskapai.
Cara tersebut diyakini dapat meredam volatilitas harga, membuka kompetisi penyedia layanan agar biaya lebih efisien, serta mengoptimalkan Dana Haji sebagai penyangga (buffer) yang profesional dan transparan.
Rizal pun mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kekurangan belanja akibat volatilitas ekonomi.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana menambah anggaran Rp 1,77 triliun untuk kebutuhan biaya pesawat haji menggunakan APBN.
Menurut Rizal, APBN saat ini menghadapi tekanan simultan dari subsidi energi yang sensitif terhadap harga minyak, perlambatan penerimaan, serta kebutuhan belanja sosial yang meningkat.
Karena itu, sekalipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, dana perlu diarahkan untuk menopang kebutuhan belanja produktif, bukan sekadar pelabelan ulang anggaran.
“Kenaikan avtur bukan kejadian satu kali, melainkan bagian dari volatilitas energi global yang struktural. Jika setiap shock biaya langsung ditutup APBN, maka negara secara implisit mengambil alih risiko operasional yang seharusnya bisa dikelola dalam sistem pembiayaan haji itu sendiri,” tuturnya.
sumber : ANTARA
