FPHJ Desak Pemerintah Selamatkan Hutan dari Alih Fungsi Sporadis

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), Eka Santosa mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan laju alih fungsi hutan di Pulau Jawa yang dinilainya sudah mengkhawatirkan.

Ia menyebut, dari total sekitar 3 juta hektare kawasan hutan di Jawa, kini tersisa hanya sekitar 2,3 juta hektare atau di bawah 20 persen dari luas daratan. Angka ini jauh di bawah target ideal 30 persen.

“Ini sudah lampu merah. Pulau Jawa kehilangan tutupan hutannya secara masif. Dampaknya sudah kita rasakan banjir ketika musim hujan dan kekeringan saat kemarau. Ini akibat keseimbangan ekologis yang rusak,” ujar Eka dalam Sarasehan Penyelamatan Hutan Jawa di Bandung, Rabu(22/10/25).

Eka menilai, maraknya konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, hingga permukiman dilakukan secara sporadis dan sering tanpa kendali. Karena itu, ia menegaskan perlunya kehadiran negara yang kuat dalam menegakkan aturan dan melindungi fungsi kawasan lindung.

“Pasal 33 UUD 1945 sudah jelas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi praktik di lapangan sering sebaliknya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penshutindo Hariyadi Himawan yang turut hadir dalam sarasehan tersebut, mengingatkan bahwa kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial perlu dievaluasi secara mendalam. Ia menilai pelaksanaan di lapangan sering tidak disertai kesiapan teknokratis yang matang.

“Niatnya baik, tapi pelaksanaannya terburu-buru. Akibatnya, banyak kawasan lindung justru mengalami deforestasi,” ujarnya.

Hariyadi menegaskan, hutan Jawa bukan sekadar sumber kayu, melainkan penyangga kehidupan. Ia mengingatkan, bila kerusakan dibiarkan, maka bencana ekologis akan semakin sering terjadi.

“Sarasehan ini bukan untuk melawan pemerintah, tetapi untuk mengingatkan. Kami berharap Presiden bisa segera meninjau kebijakan kehutanan secara menyeluruh agar masa depan hutan Jawa dapat terselamatkan,” kata dia.

Adapun institusi dan tokoh yang menghadiri Sarasehan Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) antara lain mantan Wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus pendiri FPHJ, Nu’man Abdul Hakim, seniman dan budayawan Sunda, Dadang Utun dari Sunda Kiwari.

Selain itu hadir pula sejumlah perwakilan lembaga di antaranya Polda Jabar, Badan Intelijen Negara (BIN), Kodam III/Siliwangi, Perhutani Divre Jabar–Banten, dan PTPN I Regional II. Turut hadir pula Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jawa Barat, Nace Permana; perwakilan Forum Parlemen Jabar, Ujang Fathulwaton; Barisan Olot Adat Tatar Sunda; Abah Uluk dari Kampung Dukuh, Garut; Dr. Mulyaningrum, seorang senior rimbawan; serta perwakilan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Jawa Barat.