.png)
4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat (Jabar) menggelar Forum Sinergi Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah di El Hotel Bandung, belum lama ini. Dalam forum tersebut, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa perusahaan harus dapat beroperasi dengan baik melalui dukungan infrastruktur yang memadai, seperti sambungan listrik, gas, jalan dan infrastruktur lainnya. Selain itu, negara juga wajib hadir untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dan perlindungan kepada rakyat.
Contohnya, kata Dedi, pada perusahaan sektor air mineral, negara seharusnya melakukan tiga hal penting dengan uang pajak dari perusahaan. Yaitu, membangun infrastruktur air bersih dan pertanian di seluruh area sekitar perusahaan, melakukan reboisasi hutan sebagai sumber utama air, serta membangun infrastruktur jalan yang memadai di sekitar wilayah operasi perusahaan. "Kalau tiga hal itu dilakukan, maka warga merasakan manfaatnya. Itulah bukti bahwa negara hadir,” ujar Dedi.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.Selain dihadiri oleh Dedi Mulyadi dan jajaran Kepala Dinas, kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), para akademisi, para pengusaha dari berbagai negara, Pengurus APINDO Jabar serta Kabupaten/Kota se-Jabar, Anggota Luar Biasa APINDO Jabar, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Dedi mengatakan bahwa akan mengatur distribusi pajak secara lebih adil dengan memetakan desa-desa di sekitar industri. Mulai tahun 2026, hal ini akan menjadi prioritas agar tidak ada lagi desa miskin di sekitar pabrik yang membayar pajak. Sehingga pajak akan kembali kepada wilayah sumbernya, agar masyarakat sekitar benar-benar merasakan manfaat dari aktivitas industri.
“Saya tidak mau lagi melihat situasi di mana pabrik membayar pajak setiap tahun triliunan atau ratusan miliar, tetapi desa tempat pabrik itu berada tetap miskin, tidak punya air bersih, anak-anaknya tidak sekolah, rumah-rumahnya kumuh. Pajak itu harus kembali kepada wilayah di mana perusahaan itu berada. Harus kembali ke masyarakat di sekitar sumber pajak,” paparnya.
Dedi pun menegaskan pentingnya perusahaan untuk melakukan pembenahan, khususnya dalam hal pembayaran pajak. Dedi pun menyoroti bahwa masih terdapat sejumlah perusahaan yang menjalankan kegiatan industrinya di Jabar, namun justru membayar pajak di luar wilayah Jabar. "Saya minta, perusahaan yang beroperasi di Jabar juga membayar pajaknya di Jabar, demi terwujudnya keadilan fiskal dan kemajuan daerah," katanya.
Dalam forum tersebut, Dedi pun berdialog langsung dengan para pengusaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Berbagai keluhan pengusaha ditanggapi secara cepat. Bahkan, Dedi langsung menelpon pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan di tempat. Dedi juga meminta pada APINDO Jabar untuk mendata dan mengidentifikasi seluruh persoalan yang dihadapi dunia usaha di berbagai daerah agar dapat segera dilaporkan dan dicarikan solusi bersama secara konkret.
“Saya sudah meminta kepada Ketua APINDO Jabar untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha. Jadi kalau ada perusahaan di Jabar yang mengalami kendala, misalnya sudah membeli tanah tetapi tata ruangnya berubah, ada yang terlintasi jaringan listrik SUTET, atau izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tak kunjung selesai, segera sampaikan kepada saya agar bisa kita carikan solusinya,” paparnya.
Sementara menurut Ketua APINDO Jabar, Ning Wahyu, forum ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana memperkuat sinergi nyata antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Para pengusaha sudah lama ingin menyampaikan secara langsung berbagai persoalan kepada Gubernur Jabar. "Melalui forum ini, aspirasi dan tantangan yang dihadapi dunia usaha akhirnya bisa disampaikan, sekaligus mendengarkan langsung arahan, gagasan serta komitmen Gubernur Jabar dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” kata Ning.
Terkait isu lingkungan, Ning mengapresiasi bahwa Gubernur akan melakukan reformasi birokrasi perizinan agar lebih efisien. “Pak Gubernur mencontohkan, perusahaan berisiko rendah seperti pabrik yang menjahit baju tidak semestinya diperlakukan sama dengan industri kimia. Pemerintah juga akan mengklasifikasikan risiko industri secara jelas agar perizinan bagi industri berisiko rendah bisa diselesaikan dalam hitungan jam, tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” paparnya.
Mengenai kebijakan upah, Ning Wahyu pun menyambut baik gagasan Gubernur Jabar yang berpandangan bahwa penetapan upah oleh Pemerintah tidak perlu lagi menggunakan skema Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tiap daerah, melainkan cukup satu yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP). "Kemudian untuk membedakannya, penyesuaian upah dapat dilakukan berdasarkan sektor industri melalui dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja yang disesuaikan dengan karakteristik serta kemampuan masing-masing sektor industri," katanya.
Soal sistem digital rekrutmen, kata Ning Wahyu, dalam upaya membantu pengusaha mendapatkan SDM berkualitas sekaligus memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan, Gubernur Jabar telah meluncurkan aplikasi “Nyari Gawe.” Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi mengantre atau menyerahkan berkas lamaran langsung ke pabrik, karena seluruh proses rekrutmen dapat dilakukan secara online. Kehadiran aplikasi ini juga diharapkan dapat meminimalkan praktik percaloan tenaga kerja yang masih terjadi dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
