BI Tingkatkan Sinergi Jaga Stabilitas Harga Pangan di Sulampua

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO, – Bank Indonesia (BI) berkomitmen meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Langkah ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi dengan baik.

Hal ini disampaikan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ricky Perdana Gozali, saat membuka kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin. Ricky mengapresiasi upaya seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua, terutama Sulawesi Utara sebagai tuan rumah.

“Pelaksanaan GNPIP Sulampua ini penting, selain menjadi penutup rangkaian GNPIP Nasional 2025, juga untuk mengantisipasi tekanan inflasi pangan hingga akhir 2025 dan 2026,” ujar Ricky.

Tekanan Inflasi dan Upaya Pengendalian

Inflasi nasional pada September 2025 tercatat 2,65 persen year-on-year (yoy), namun inflasi pangan bergejolak mencapai 6,44 persen (yoy) akibat gangguan pasokan. Di Sulawesi, inflasi pangan mencapai 6,43 persen pada bulan yang sama, dipicu oleh anomali cuaca dan serangan hama di daerah sentra produksi seperti Sidrap, Enrekang, dan Wajo.

BI bersama TPID dan kementerian/lembaga terkait berencana memperkuat koordinasi dalam dua bulan terakhir tahun 2025. Langkah-langkah strategis seperti gerakan pasar murah, operasi pasar, dan optimalisasi distribusi antarwilayah akan digiatkan, terutama untuk komoditas beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan.

Inovasi dan Kolaborasi Daerah

Ricky memuji inovasi daerah seperti penggunaan bibit unggul padi Gamagora di Sulawesi Selatan dan teknologi True Shallot Seeds di Papua. Di sektor hilir, Koperasi Waletani Mapalus di Minahasa Utara menstabilkan harga cabai melalui kemitraan dengan penjamin, sementara Rukun Pemuda Kristen Taraitak mengembangkan produk olahan seperti sambal ikan roa dan bawang goreng.

Memasuki 2026, tiga tantangan utama pengendalian inflasi pangan adalah perubahan iklim, disparitas harga antarwilayah, dan pengelolaan pasokan yang lebih efisien. Ricky menekankan pentingnya pemutakhiran neraca pangan daerah dan penguatan kerja sama antar daerah.

Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling, menyatakan bahwa pengendalian inflasi pangan adalah tanggung jawab bersama seluruh daerah melalui sinergi dan kolaborasi konkret. Ia menekankan penerapan kerangka 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Yulius mengajak peserta GNPIP memanfaatkan momentum ini untuk berbagi pengetahuan dan strategi terbaik antar daerah dalam menghadapi tantangan inflasi pangan.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara