REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat intervensi pasar melalui penyaluran beras premium dan program stabilisasi. Langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan, mengendalikan harga, serta melindungi daya beli masyarakat.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa stok beras premium di pasaran tidak dalam kondisi langka. Ia mengakui ada beberapa ritel yang kosong, namun sebagian besar ritel lainnya masih memiliki pasokan.
"Sebenarnya tidak langka. Kalau dibilang langka, tidak. Kami juga turun bersama tim, (memang) ada beberapa ritel yang kosong tapi sebagian ritel masih ada," kata Ketut di Jakarta, Senin.
Stok dan Pasokan Beras Premium
Pemerintah meyakini stok beras premium masih cukup tersedia, terutama produk dari BUMN. Meskipun demikian, terdapat sedikit fluktuasi harga untuk komoditas ini. Ketut memastikan pasokan beras premium akan terus disalurkan ke berbagai lini pasar, termasuk ritel modern.
"Beras Bulog masih ada. Beras premium masih ada dengan berbagai merek, termasuk beras dari ID Food dan lain sebagainya. Pasokan beras premium akan terus disalurkan, termasuk ke lini pasar ritel modern," ujarnya.
Fluktuasi Harga Masih Terkendali
Ketut menjelaskan bahwa fluktuasi harga beras premium masih berada dalam kisaran yang tidak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi ini diharapkan dapat dipahami oleh konsumen segmen menengah ke atas. Berdasarkan pantauan Bapanas, rata-rata harga beras premium nasional pada pekan ketiga Juli 2026 berada di angka Rp15.966 per kilogram.
Angka tersebut merupakan rata-rata dari tiga zonasi HET. Sebagai contoh, di Zona I yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, rata-rata harga tercatat Rp15.224 per kilogram per 24 Juli. Harga ini hanya sekitar 2,17 persen di atas HET Rp14.900 per kilogram, sehingga dinilai masih relatif terkendali dan stabil.
Program Intervensi untuk Masyarakat
Bapanas menilai kenaikan harga yang terbatas pada segmen menengah atas tetap seimbang karena pemerintah terus memperkuat intervensi untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah. Program intervensi tersebut meliputi bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.
Sejak Januari 2026, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah disalurkan mencapai 1,4 juta ton. Capaian ini terdiri dari realisasi penjualan beras SPHP Januari-Februari 2026 sebanyak 221,05 ribu ton, realisasi SPHP Maret hingga Juli sebesar 520,83 ribu ton, dan realisasi program bantuan pangan tahap pertama sebesar 662,88 ribu ton.
Bapanas mengajak publik untuk tidak hanya melihat kondisi di hilir, tetapi juga mengamati kondisi di hulu terkait para petani padi dalam negeri. Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketersediaan beras nasional tetap aman. Keberhasilan swasembada pada 2025 membuat stok beras melimpah, mencapai rekor tertinggi 5,2 juta ton pada pekan ketiga Juli 2026.
Amran mengingatkan seluruh pelaku usaha perberasan untuk tidak mempermainkan harga. Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan mengawasi pasar dan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
.png)
1 hour ago
2

















































